Medan, asatupro.com - Yayasan Nurani Luhur Masyarakat (YNLM) berdiri sejak 2012 lalu dan hadir untuk membantu kesehatan masyarakat, termasuk bagi kalangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang selama ini sering dikesampingkan.
Hal itu, seperti dikutip asatupro.com dari laman resmi Pemko Medan, Selasa (5/11/2024), disampaikan oleh Veronika Surbakti selaku Project Manajer YNLM, saat bersama timnya bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan, Aulia Rachman, Jumat (1/11/2024).
Saat itu Plt Walikota didampingi Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Medan Yuda Pratiwi Setiawan, Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Camat Medan Helvetia Putra Ramadan, dan Lurah Helvetia Tengah Naikma Marbun.
Veronika Surbakti menjelaskan, program kesehatan jiwa berbasis masyarakat terbentuk karena selama ini kalangan ODGJ masih dikesampingkan oleh masyarakat.
Baca Juga:
Sebab, ungkapnya, menurut sebagian besar masyarakat, keberadaan ODGJ menyangkut aib keluarga.
Oleh karenanya, Veronika mengaku pihaknya mengambil peran dan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk Pemko Medan untuk penanggulangan kesehatan gangguan jiwa.
"Melalui program ini teman-teman ODGJ dapat diterima dengan baik di keluarga maupun lingkungan tempat tinggal. Selain itu stigma penilaian terhadap mereka harus turun," jelas Veronika.
Baca Juga:
Dalam program ini Veronika juga menjelaskan masyarakat ODGJ dirangkul dan diajak untuk menjadi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) sehingga mereka berdaya.
Padangsidimpuan, Asatupro.com Program internet gratis Kominfo Mantap yang sebelumnya dipromosikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalu
Daerah
Austin Tumengkol Deklarasi Maju Calon Ketua PWI Sumut 2026
Politik
Bupati Deli Serdang Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 24 Pengemudi Ojol
Peristiwa
Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban
Nasional
Diduga Ada Payung Oknum Aparat, Gudang Minyak Siong "AS" di Medan Utara Disebut Masih Bebas Beroperasi dan Kebal Hukum
Hukrim
James Siburian Sabet Juara 1 Festival Cipta Lagu Pakpak 2026, PBLKP Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya
Daerah
PPPK Berpeluang Jadi PNS 2027, Guru Swasta Bersertifikasi Jangan Dianaktirikan
Nasional
FMPS Desak Kapolda Sumut Evaluasi Polsek Kotanopan, Dugaan PETI Diminta Diverifikasi
Hukrim
Dugaan Pungutan Mengatasnamakan Paguyuban, Pedagang Gedung Nasional Minta Pemkab Bertindak
Daerah
Pemkab Karo Tegaskan CSR Pendidikan Transparan, Tanpa Intervensi dan Konflik Kepentingan
Daerah
