Baru Dua Bulan Diumumkan, Wifi Gratis Kominfo Mantap di Alun-Alun Padangsidimpuan Sudah Gangguan
Padangsidimpuan, Asatupro.com Program internet gratis Kominfo Mantap yang sebelumnya dipromosikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalu
Daerah
"Agar apa? Agar program kesehatan jiwa berbasis masyarakat dapat terbentuk di setiap kelurahan di 21 kecamatan se-Kota Medan," tutur Aulia Rachman lebih lanjut.
Selanjutnya, sambung, Aulia Rachman, ODGJ selama ini merupakan orang-orang yang termarjinalkan atau terpinggirkan.
Sementara, ungkap Plt Walikota ,di setiap kecamatan terdapat ODGJ. Oleh karenanya, terangnya, ODGJ membutuhkan uluran tangan bersama semua pihak agar tidak merasa dijauhi oleh lingkungan sekitar.
Baca Juga:

"Apalagi dalam program ini ODGJ diajarkan untuk memiliki peluang usaha, tentunya Pemko Medan dapat berperan dengan memberikan bantuan baik itu alat untuk usaha maupun bantuan lainnya," ujarnya.
"Saya juga berharap program yang sama yang dikembangkan oleh YNLM ini dapat menjadi program kerja Pemko Medan," tegas Plt Walikota Medan, Aulia Rachman.
Baca Juga:
Padangsidimpuan, Asatupro.com Program internet gratis Kominfo Mantap yang sebelumnya dipromosikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalu
Daerah
Austin Tumengkol Deklarasi Maju Calon Ketua PWI Sumut 2026
Politik
Bupati Deli Serdang Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 24 Pengemudi Ojol
Peristiwa
Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban
Nasional
Diduga Ada Payung Oknum Aparat, Gudang Minyak Siong "AS" di Medan Utara Disebut Masih Bebas Beroperasi dan Kebal Hukum
Hukrim
James Siburian Sabet Juara 1 Festival Cipta Lagu Pakpak 2026, PBLKP Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya
Daerah
PPPK Berpeluang Jadi PNS 2027, Guru Swasta Bersertifikasi Jangan Dianaktirikan
Nasional
FMPS Desak Kapolda Sumut Evaluasi Polsek Kotanopan, Dugaan PETI Diminta Diverifikasi
Hukrim
Dugaan Pungutan Mengatasnamakan Paguyuban, Pedagang Gedung Nasional Minta Pemkab Bertindak
Daerah
Pemkab Karo Tegaskan CSR Pendidikan Transparan, Tanpa Intervensi dan Konflik Kepentingan
Daerah