Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Adelin Lis Dalam Perkara Korupsi Dan Kehutanan

Medan,asatupro.com-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Jaksa Eksekutor resmi mengeksekusi pelunasan uang pengganti terpidana Adelin Lis, pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia, dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008, yang menyatakan Adelin Lis bersalah dan menjatuhkan pidana:

• Penjara 10 tahun
• Denda Rp1.000.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan
• Uang pengganti Rp119.802.393.040,- (Rp119,8 miliar) dan USD 2.938.556,24 dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun

Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Satupena.co.id Tetapkan HUT Ke-4 Digelar 22 Agustus 2026 di Aceh Tengah
• Dana Desa Lau Bagot Rp595 Juta Tahun 2025 Jadi Sorotan, Kades Sunardi Bungkam dan Ingkari Janji Bertemu dengan Media

Proses Pelaksanaan Pidana dan Perhitungan Uang Pengganti.

• Terpidana Adelin Lis mulai menjalani pidana pokok, dan sejak 7 April 2025 menjalani pidana subsidair uang pengganti berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-553.PK.05.09 Tahun 2025.
• Sampai 2 September 2025, Adelin telah menjalani pidana subsidair selama 149 hari, setara dengan pembayaran uang pengganti Rp13.945.148.757,6.
• Sisa kewajiban uang pengganti sebesarRp105.857.244.282,4dan USD 2.938.556,4dilunasi pada 2 September 2025oleh pihak keluarga melalui Jaksa Eksekutor dan disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dana tersebut telah masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesia.

Pelunasan ini menjadi bukti keseriusan Kejaksaan dalam memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus menyelesaikan perkara besar secara tuntas.

Baca Juga:

• DPC GMNI Jakarta Timur Gelar Aksi di KPK, Mabes Polri, dan Kejagung: Desak Pengusutan Tuntas Kasus Febrie Adriansyah Jangan Terkesan Dilindungi
• Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional

Kronologi Penangkapan dan Eksekusi Adelin Lis.Adelin Lis merupakan buronan Kejaksaan Agung selama 13 tahun sebelum akhirnya dipulangkan ke Jakarta pada 19 Juni 2021 malam. Ia merupakan terpidana kasus pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara yang menimbulkan kerugian negara besar.

• 2006: Ditangkap di Beijing saat memperpanjang paspor di KBRI, namun bebas dari semua dakwaan pada 5 November 2007 kamis Pengadilan Negeri Medan.
• 2008: Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa, memvonis Adelin 10 tahun penjara dan membayar Rp119,8 miliar serta dana reboisasi USD 2,93 juta.
• 2018: Ditangkap di Singapura oleh ICA karena penggunaan paspor palsu dengan nama Hendro Leonardi.
• 2021: Kejaksaan Agung berhasil memulangkan Adelin Lis ke Indonesia setelah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Singapura.

Dengan selesainya pembayaran uang pengganti, proses hukum Adelin Lis secara resmi telah tuntas dan kerugian negara dari perkara ini telah dipulihkan.

Medan, 3 September 2025
PLH. KASI PENKUM KEJATI SUMUT
MUHAMMAD HUSAIRI, SH., MH

📞 Hotline: 0812 7790 0190
📧 Email: [penkumkejatisumut@gmail.com](mailto:penkumkejatisumut@gmail.com)

Satupena.co.id Tetapkan HUT Ke-4 Digelar 22 Agustus 2026 di Aceh Tengah

Dana Desa Lau Bagot Rp595 Juta Tahun 2025 Jadi Sorotan, Kades Sunardi Bungkam dan Ingkari Janji Bertemu dengan Media

DPC GMNI Jakarta Timur Gelar Aksi di KPK, Mabes Polri, dan Kejagung: Desak Pengusutan Tuntas Kasus Febrie Adriansyah Jangan Terkesan Dilindungi

Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional

Kapolres Karo, Dandim 0205/TK, dan Kajari Karo Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

FEBRIE ADRIANSYAH Resmi Mundur Dari Kursi JAMPIDSUS! Jaksa Agung Terima Pengunduran Diri, Kejagung Sebut Demi Jaga Integritas Penegakan Hukum