Medan,asatupro.com-Pemanggilan dan pemeriksaan KPK terhadap Rektor USU, Muryanto Amin (Muri) diduga tidak berkaitan langsung dengan kasus korupsi jalan. Sebab tidak ada keahlian Muri terkait rehabilitasi dan preservasi jalan dan jembatan.
Pemanggilan Muryanto diduga terkait komunikasi intensif dirinya dengan "Anak Emas" Bobby Nasution (Bobby), tersangka Topan Obaja Putra (TOP). KPK menyebut Muri mangkir, namun akan segera dipanggil ulang.
Muri diduga mendapat dukungan logistik melalui TOP, Pasca keberhasilannya sebagai konsultan politik Bobby Nasution baik di Pilkada Kota Medan tahun 2020, maupun di Pilkada Provinsi Sumatera (Sumut) 2024.
Muri membutuhkan logistik jelang pemilihan Rektor USU Periode 2026-2031 di tingkat senat akademik USU. Muri diduga masuk dalam daftar nama catatan TOP, dan pertemuan keduanya diduga terekam dalam CCTV rumah TOP.
Baca Juga:
Sedang nama-nama lain yang dipanggil dan diperiksa KPK yakni Idianto, Mantan Kajati Sumut, Muhammad Iqbal, Kajari Madina, Gomgoman Simbolon, Kasidatun Kejari Madina, serta AKBP Yasir Ahmadi, Mantan Kapolres Tapsel, Letnan Dalimunthe, Walikota Padangisidimpuan, Irsan Nasution, Mantan Walikota Padangsidimpuan, Muhammad Jafar Sukhairi, Mantan Bupati Madina patut diduga ada dalam catatan TOP, catatan Kirun (KIR), Dirut PT. DNG maupun catatan Rayhan Piliang (RAY) Dirut PT. RN.
Selain nama-nama saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa KPK, maka terbuka peluang untuk memanggil para Penjabat (Pj.) Bupati/Walikota dan Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati/Walikota se-Sumut.
Para Pj dan Pjs tersebut patut diduga ada dalam catatan TOP. Paket untuk menjadi Pj/Pjs dengan janji diangkat sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diduga ada dalam catatan TOP.
Baca Juga:
Bahkan Bupati/Walikota se-Sumut yang "Kolaborasi" dengan Bobby di Pilkada serentak Tahun 2024 nama- namanya ada dalam catatan TOP. Maka nama- nama tersebut dapat dipanggil dan diperiksa oleh KPK.
Sebab hanya KPK satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi yang berdasarkan catatan tersangka (saksi) dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
KPK yang pernah membongkar kasus besar di Sumut, yang dimulai dari OTT penyuapan hakim PTUN oleh pengacara OC Kaligis, akhirnya menyeret Gatot Pudjo Nugroho (Gubsu) bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014.
Pemanggilan dan pemeriksaan, dan penetapan tersangka Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut saat itu berdasarkan catatan Alinapiah Nasution, Bendahara dan Randiman Tarigan, Sekretaris DPRD Sumut.
Meski UU KPK telah berubah, namun pemanggilan dan pemeriksaan para saksi selalu dapat dimulai berdasarkan catatan dari tersangka maupun saksi. Sehingga KPK dapat memulihkan kepercayaan publik yang telah memudar akibat penanganan kasus korupsi TOP cs yang terlalu lama. Catatan TOP, KIR, dan RAY akan membuka tabir gelap dugaan korupsi di Sumut.
Niat Baik Berujung Duka Usai Konser Amal Kebakaran Parluasan, Tas Personel Aksima Trio Raib di Warung Mie Pangsit Gadjah
Peristiwa
Pengurus APINDO Kabupaten Bulukumba Ikuti APINDO Run Festival 2026 di Makassar
Peristiwa
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, bersama istri Mukarramah bertakziah ke rumah duka almarhumah Hj. Nurasyiah.
Daerah
Terpilih Kembali Secara Aklamasi/Amanah, Guntur Syahputra Siap Pimpin PAC Pemuda Pancasila Medan Denai Periode 2026&ndash2029
Peristiwa
Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama
Politik
Puluhan Murid TK dan SD di Deliserdang Keracunan Makanan MBG, Pihak SPPG Dan Yayasan Diduga Lepas Tanggung Jawab
Peristiwa
Bijaksana Memaknai Istilah "LONDO IRENG", Prof. DR. Sutan Nasomal Ajak Publik Tidak Terburuburu Menyimpulkan
Peristiwa
Diduga Ada Upaya Meredam Pemberitaan Kasus Dana Ketahanan Pangan Desa Pangguruan, Muncul Dugaan Penawaran Uang kepada Sejumlah Media
Daerah
Tapanuli Selatan, Asatupro.com Tanah airku tidak kulupakan bukan sekadar sepenggal lirik dalam lagu nasional ciptaan Ibu Sud. Bagi mas
Daerah
BPBD Kota Medan Hadiri Difabel Great Camp 2026 di Taman Ahmad Yani
Medan
