Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Daerah
Menurut Muhri Fauzi Hafiz, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), dirinya sejak 2022 lalu selalu mengikuti perkembangan proyek MYC 2, 7 Triliun.
Maka, saat mengetahui bahwa proyek ini mengalami banyak permasalahan, kepada wartawan di Medan, Jum'at 14/3/2025, Muhri Fauzi Hafiz mengaku optimis proyek ini akan menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum.
Baca Juga:
"Awalnya sudah tidak tertib secara administrasi dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik, perencanaannya juga bermasalah. Nah, maka, saat proyek ini pada tahun 2022 diketahui kurang volume pada beberapa ruas jalan yang dibangun, maka, Saya yakin pada tahun 2023 dan 2024 pasti akan jadi temuan untuk kurang volume dan hal lainnya yang terkait," ujar Muhri Fauzi Hafiz.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan wartawan perihal temuan proyek MYC 2,7 T ini, berikut disampaikan bahwa pada tahun 2022 Volume dan mutu pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai desain sebesar Rp14.511.380.594,17;
Pada tahun 2023, diketahui ada, pertama, pertimbangan perpanjangan waktu kontrak pekerjaan pada Dinas PUPR Belum Didukung Justifikasi yang Memadai. Lalu kedua, pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tidak Sesuai Kriteria Desain diketahui terdapat ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan terhadap construction drawing sebagai desain acuan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebesar Rp101.786.503.765,32.
Baca Juga:
Pada tahun 2024, Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk kepentingan l Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tidak Sesuai Kriteria Desain Pemprov Sumatera Utara menyajikan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi.
Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 20 s.d. 22 November 2024 yang dilakukan bersama PPTK, pihak UPTD Dinas PUPR, Inspektorat, dan penanggung jawab ruas serta hasil pengujian laboratorium bahan dan material atas ruas 31, 100, dan 101, diketahui terdapat ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan terhadap construction drawing sebagai desain acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebesar Rp10.941.933.165,92.
"Kalau kita total itu lebih dari 127 Milyar Rupiah, sungguh fantastis, Saya pikir ini temuan terbesar yang pantas untuk dijadikan bahan awal membongkar bobroknya perencanaan, pengesahan dan pelaksanaan proyek MYC 2, 7 T. Karena jangan sampai, oknum-oknum pejabat itu, seperti Mantan Sekda, Mantan Kadis PUPR, Mantan Kepala PBJ Pemprov Sumut, bisa lepas tangan saja tanpa diminta pertanggungjawaban, bila perlu di panggil juga mantan gubernur dan pimpinan DPRD dan Banggar saat itu," jelas Muhri Fauzi Hafiz mengakhiri.
Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Daerah
Dugaan Pengalihan Jaminan Fidusia Libatkan Oknum TNI, Gugatan Rp. 300 Juta Bergulir di PN Simalungun
Hukrim
Medan, asatupro.com TNIAD, termasuk Kodam I/Bukit Barisan (BB), terus memperkuat hubungan yang baik dengan seluruh wartawan dan media seb
Medan
Lotu, asatupro.com Pembangunan jembatan modular bantuan Presiden Prabowo Subianto di Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nia
Daerah
GPSU Desak Poldasu Panggil Dan Periksa Kadisdik Labuhan Batu Atas Dugaan Pungli Kepsek
Daerah
3 Mantan Pejabat BGN Jadi Tersangka!, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Triliunan Rupiah
Nasional
BEM UMN AlWashliyah Gelar Aksi Jilid II, Desak Usut Dugaan Skandal Kredit Rp82,39 Miliar Bank Mandiri
Hukrim
HMI Deli Serdang Desak Kejagung Perluas Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Program MBG Termasuk Audit Mitra BGN
Hukrim
LLDIKTI Wilayah I Sumut Pecahkan Rekor MURI Melalui Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu"
Pendidikan
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Kejaksaan Agung dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Program Gizi Nasional
Nasional