Medan,asatupro.com-Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) melaksanakan aksi unjuk rasa didepan Kantor Walikota Medan tertanggal 15 Oktober 2026 guna mendesak penegakan hukum dan evaluasi total di tubuh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.
Aksi ini dipicu oleh ditemukannya indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), jual-beli proyek, serta monopoli pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Medan.
Berdasarkan hasil monitoring, investigasi, dan analisis dokumen yang dilakukan oleh GMPET-SU, ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang, pengondisian vendor, dan pengabaian prinsip persaingan sehat pada proses pengadaan aspal Tahun Anggaran 2026 melalui sistem e-purchasing dan pengondisian proyek di wilayah UPT Medan Utara dan Medan Timur.
Dugaan Penyimpangan Proyek Raksasa
Baca Juga:
Dalam pernyataan sikapnya, GMPET-SU menyoroti beberapa paket pengadaan berukuran raksasa yang diduga dikondisikan secara culas:
Dasar Hukum & Payung Undang-Undang
Tindakan dan tuntutan yang dilayangkan oleh GMPET-SU merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain:
Baca Juga:
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Pasal 2 & Pasal 3: Mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan.
Pasal 12 huruf e & f: Terkait pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu (pemotongan/fee).
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
Pasal 22: Mengatur larangan bagi pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Mengatur kewajiban penerapannya prinsip-prinsip pengadaan seperti transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Tuntutan Tegas GMPET-SU
Melalui Koordinator Aksi Ricky Pratama dan Koordinator Lapangan Ahmad Siregar, GMPET-SU menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pihak berwenang:
Aksi Lanjutan Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU):
Guna mengawal penuntasan kasus ini secara tuntas, GMPET-SU menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa susulan pada Senin, 22 Oktober 2026 di dua titik lokasi utama, yaitu di depan Kantor Wali Kota Medan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.
Surat pernyataan sikap ini turut ditembuskan kepada Kejatisu, Wali Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, Dinas PU Medan, KejariMedan, serta Insan Media. (Red/Tim)
Medan, asatupro.com Sebanyak 445 mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) Medan telah diwisuda dan sah menjadi sarjana, termasu
Perkebunan
Evaluasi Kinerja, Kalapas Pasir Pangarayan Pimpin Rapat Pejabat Struktural
Daerah
Perkuat Keamanan dan Pendekatan Humanis, Kakanwil Ditjenpas Riau Sapa Warga Binaan Rutan Dumai
Daerah
Medan, asatupro.com Momen proses wisuda 445 mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) Medan di Tiara Convention Ce
Perkebunan
Sabu 1 Kilo Gagal Beredar, Satnarkoba Polres Deli Serdang Gas Full Pelaku Narkoba
Hukrim
Diduga Terlibat JualBeli Proyek & Fee 10, GMPETSU Desak Wali Kota Medan Copot Kadis SDABMBK dan Minta APH Tangkap Oknum FR
Hukrim
Pererat Sinergitas, Kalapas Alexander Lisman Putra Gelar Coffee Morning dan Sarapan Bersama Insn Pers
Daerah
Judi Tembak Ikan di Dekat Sekolah Yapim Simpang Merek Masih Beroperasi, Nama &ldquoYepta&rdquo dan &ldquoDanru&rdquo Mencuat
Hukrim
Medan, asatupro.com Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) Medan yang berlokasi di kawasan Pancing, Deli Serdang, mewisuda 445 mahasisw
Perkebunan
Produktif di Balik Jeruji, Warga Binaan Rutan Dumai Kembangkan Tanaman Cabai
Daerah
