Medan,asatupro.com-Aktivis dan penggiat antikorupsi kota Medan mempertanyakan kenaikan signifikan anggaran belanja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan pada Tahun Anggaran 2026, khususnya pada pos belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat saat bulan ramadhan.
Berdasarkan dokumen anggaran, pos tersebut mencapai Rp2,5 miliar, meningkat sekitar Rp500 juta dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp2 miliar. Kenaikan ini dinilai tidak wajar dan memicu kecurigaan publik, terutama di tengah kondisi sosial masyarakat yang masih membutuhkan alokasi anggaran untuk sektor yang lebih mendesak.
Penggiat antikorupsi Zulhamdani Napitupulu menegaskan lonjakan anggaran belanja teh, gula dan susu tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
"Dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, seharusnya anggaran difokuskan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga, bukan justru membengkak pada belanja barang yang rawan disalahgunakan," kata Zulhamdani kepada media, Sabtu (28/2/2026).
Baca Juga:
Untuk Tahun Anggaran 2026, DinsosKota Medan diketahui menganggarkan belanja kebutuhan khusus Ramadan berupa gula, bubuk teh, dan susu kental manis yang akan dibagikan kepada masjid dan mushola di Kota Medan.
Namun, lonjakan anggaran tersebut dinilai janggal karena program serupa telah rutin dilaksanakan setiap tahun. Bahkan, pada tahun 2025, program ini sempat menuai sorotan tajam dari sejumlah aktivis antikorupsi karena penggunaan anggaran mencapai Rp2 miliar.
Berdasarkan penelusuran pada laman e-katalog tahun 2025, penyedia barang tercatat atas nama CV Dua Putri. Namun hasil penelusuran di lapangan menunjukkan perusahaan tersebut tidak menyediakan seluruh jenis barang yang dibutuhkan oleh Dinsos Medan.
Baca Juga:
"Perusahaan itu tidak menjual teh celup dan susu krimer kental manis, hanya gula pasir dan bubuk teh kawat," ungkap Zulhamdani Napitupulu.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius terkait proses pengadaan. Bagaimana mungkin Dinsos Medan melakukan pembelian barang yang tidak tersedia di perusahaan penyedia? Selain itu, bagaimana proses penentuan harga dilakukan jika barang yang dibutuhkan tidak seluruhnya dijual oleh penyedia tersebut?
"Jika pola kegiatannya sama setiap tahun, tetapi anggarannya terus naik, maka wajar jika publik bertanya: apa dasar kenaikannya dan siapa yang diuntungkan ?" tegas Zulhamdani.
Para aktivis antikorupsi mendesak agar seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penentuan harga satuan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat, dibuka secara transparan.
Mereka juga meminta Wali Kota Medan serta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Medan guna mencegah potensi praktik mark-up dan penyalahgunaan anggaran.
Gelar KRYD, Sat Reskrim Polres Simalungun Ajak Warga Bersatu Perangi Premanisme, Judi, Narkoba, dan Geng Motor
Peristiwa
Hotman Paris Minta Maaf Secara Terbuka, MIO Indonesia Batalkan Rencana Dumas ke Polda Metro Jaya
Nasional
Pemerintah Aceh terus berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global
Daerah
Wakil Gubernur Aceh melaksanakan rangkaian safari silaturahmi dengan para ulama melalui kunjungan ke sejumlah dayah di Aceh Selatan.
Daerah
LPA Deli Serdang Apresiasi Satresnarkoba Polresta Deli Serdang &ndash Ungkap Kasus Narkoba Besar, Selamatkan 250 Ribu Jiwa
Daerah
Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan.
Daerah
Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus
Hukrim
Wakil Bupati Dairi Melayat ke Rumah Duka Korban Kecelakaan Sibolangit, Sampaikan Belasungkawa Mendalam kepada Keluarga
Daerah
MIO Indonesia Kecam Pernyataan Hotman Paris Jangan Rendahkan Profesi Wartawan!
Nasional
TokohTokoh TOGA Pandiangan Hadiri Pesta Budaya Mengratahi Sulang Marga Solin di Tinada
Daerah
