Begini Penjelasan Pemerintah Terkait Kebijakan Perekonomian Nasional

Jakarta, asatupro.com - Melalui sebuah media nasional di Jakarta beberapa waktu yang lalu, Chief Economist Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik, Aaditya Mattoo, memberikan pernyataan terkait perkembangan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir.

Aaditya Mattoo menyatakan bahwa dinamika kondisi ekonomi Indonesia ternyata masih sangat bergantung pada fluktuasi siklus harga komoditas dunia, khususnya batubara dan minyak kelapa sawit.

Terkait kritikan tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, seperti dikutip asatupro.com, Jumat (11/10/2024),

memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif.

Baca Juga:

• FKPPI Rayon 020202 Tanjung Morawa Gelar Ramah Tamah Akhir Syawal, Santuni 200 Anak Yatim dan Janda
• Wujudkan Visi Bupati TRK, Sekwil APKASINDO Aceh Bantu Pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pandangannya dalam sebuah acara peluncuran buku "Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap" yang ditulis karya Saleh Husin, Menperin sebelumnya, di Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0 Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mengamati laporan dari pihak Bank Dunia dimaksud, dan justru tidak terlihat menyinggung soal fluktuasi harga komoditas dan kebijakan restriksi impor.

Karenanya, Agus Gumiwang Kartasasmita menganggap aneh kutipan yang dilakukan oleh pihak media nasional tersebut terhadap laporan Bank Dunia tersebut terkait perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Zuriat Kesultanan Negeri Langkat Dorong Pengembangan UMKM dan Wisata Budaya
• Halal Bi Halal GKR-BRI Dorong Anggota Dapatkan KUR Bank BRI

Kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita juga melihat pernyataan Mattoo yang juga dikutip adalah tentang kebijakan restriksi impor pemerintah Indonesia yang dianggap masih cukup ketat.

Khususnya untuk beberapa komoditas dan produk yang dinilai mengakibatkan sektor manufaktur nasional belum cukup kuat untuk menopang perekonomian Indonesia di saat siklus harga komoditas melandai.

Menperin menyampaikan, hal tersebut juga kontradiktif, karena restriksi impor diterapkan sebagai affirmative action untuk melindungi industri dalam negeri.

"Restriksi impor tidak melulu salah, tapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah pengetatan impor untuk barang-barang jadi," ujar Menperin.

FKPPI Rayon 020202 Tanjung Morawa Gelar Ramah Tamah Akhir Syawal, Santuni 200 Anak Yatim dan Janda

Wujudkan Visi Bupati TRK, Sekwil APKASINDO Aceh Bantu Pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih

Zuriat Kesultanan Negeri Langkat Dorong Pengembangan UMKM dan Wisata Budaya

Halal Bi Halal GKR-BRI Dorong Anggota Dapatkan KUR Bank BRI

Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik, 18 Puskesmas Dairi Resmi Terapkan BLUD

Bupati Antar Kepergian Almarhum Kades Mbelang Malum Sunta Tutur Simorangkir