Begini Penjelasan Pemerintah Terkait Kebijakan Perekonomian Nasional

Jakarta, asatupro.com - Melalui sebuah media nasional di Jakarta beberapa waktu yang lalu, Chief Economist Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik, Aaditya Mattoo, memberikan pernyataan terkait perkembangan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir.

Aaditya Mattoo menyatakan bahwa dinamika kondisi ekonomi Indonesia ternyata masih sangat bergantung pada fluktuasi siklus harga komoditas dunia, khususnya batubara dan minyak kelapa sawit.

Terkait kritikan tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, seperti dikutip asatupro.com, Jumat (11/10/2024),

memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif.

Baca Juga:

• Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
• Dugaan Pengalihan Jaminan Fidusia Libatkan Oknum TNI, Gugatan Rp. 300 Juta Bergulir di PN Simalungun

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pandangannya dalam sebuah acara peluncuran buku "Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap" yang ditulis karya Saleh Husin, Menperin sebelumnya, di Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0 Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mengamati laporan dari pihak Bank Dunia dimaksud, dan justru tidak terlihat menyinggung soal fluktuasi harga komoditas dan kebijakan restriksi impor.

Karenanya, Agus Gumiwang Kartasasmita menganggap aneh kutipan yang dilakukan oleh pihak media nasional tersebut terhadap laporan Bank Dunia tersebut terkait perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Kol. Inf. Sandy SIP M.Han: "Kita Bermitra Ya, Bukan yang Lain"
• Ini Progres Pembangunan Jembatan Modular Bantuan Presiden Prabowo Subianto di Tugala Oyo

Kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita juga melihat pernyataan Mattoo yang juga dikutip adalah tentang kebijakan restriksi impor pemerintah Indonesia yang dianggap masih cukup ketat.

Khususnya untuk beberapa komoditas dan produk yang dinilai mengakibatkan sektor manufaktur nasional belum cukup kuat untuk menopang perekonomian Indonesia di saat siklus harga komoditas melandai.

Menperin menyampaikan, hal tersebut juga kontradiktif, karena restriksi impor diterapkan sebagai affirmative action untuk melindungi industri dalam negeri.

"Restriksi impor tidak melulu salah, tapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah pengetatan impor untuk barang-barang jadi," ujar Menperin.

Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi

Dugaan Pengalihan Jaminan Fidusia Libatkan Oknum TNI, Gugatan Rp. 300 Juta Bergulir di PN Simalungun

Kol. Inf. Sandy SIP M.Han: "Kita Bermitra Ya, Bukan yang Lain"

Ini Progres Pembangunan Jembatan Modular Bantuan Presiden Prabowo Subianto di Tugala Oyo

GPSU Desak Poldasu Panggil Dan Periksa Kadisdik Labuhan Batu Atas Dugaan Pungli Kepsek

3 Mantan Pejabat BGN Jadi Tersangka!, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Triliunan Rupiah