Acara dihadiri Wakil Bupati Junita R. Marbun, Ketua DPRD Parulian Simamora, Kajari Humbahas Dr. Noordien Kusumanegara, SH, MH, Wakapolres Kompol Manson Nainggolan, Danramil Lintongnihuta Kapten F. Lubis, Kepala Kantor Pertanahan Manase Daniel Binsar Panjaitan, serta para camat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
Bupati Oloan menegaskan bahwa program ini akan memperjelas status kepemilikan tanah, desa, dan kecamatan, sekaligus menghapus potensi konflik batas wilayah. Ia memerintahkan para camat memastikan informasi sampai ke setiap desa, menyiapkan data bidang tanah, kondisi wilayah, dan potensi lahan untuk investasi. Data ini juga akan menjadi dasar penerbitan Nomor Objek Pajak dan pengajuan pelepasan wilayah dari kawasan hutan atau gambut.
Dukungan penuh datang dari berbagai pihak. Kajari Noordien menyebut hanya lima daerah di Indonesia yang menjalankan program seperti ini, dan Humbahas termasuk di dalamnya. Ia optimistis pemetaan yang jelas akan menarik investor, mengingat potensi wisata dan pertanian Humbahas yang melimpah. Wakapolres Manson Nainggolan juga menegaskan komitmen kepolisian untuk mengawal program ini bersama BPN.
Baca Juga:
Ketua DPRD Parulian Simamora mengingatkan pentingnya memastikan kejelasan batas Kawasan Hutan Negara dan Tanah Gambut sebelum proses berlanjut.
Sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab terkait permasalahan tapal batas, menandai awal kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan Humbang Hasundutan sebagai kabupaten dengan peta tanah yang akurat, lengkap, dan siap mendukung investasi masa depan.
Ketua Harian DPP AJUDAN Desak Kapolri Realisasikan Tes Urine Seluruh Anggota Polri
Nasional
Nahkodai Kembali DPP Horas Bangso Batak 2026 dan 2031, Lamsiang Sitompul Tegaskan Komitmen Penguatan Budaya dan Bantuan Hukum
Nasional
Eko Sitepu Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Medan, Warga Soroti Keadilan Sosial
Politik
Tudingan &lsquoTebang Pilih&rsquo Mewarnai Penetapan Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Buka Suara
Hukrim
Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran
Nasional
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan tidak ada kompromi dalam hal pemberantasan narkotika.
Daerah
Sosialisasi Pencegahan Paham Radikal, Sumut Merupakan Salah Satu Provinsi di Luar Jawa Dengan Anak Terpapar Radikal
Nasional
Dana Revitalisasi Rp774 Juta di Silahisabungan Dairi Dipertanyakan, Diduga Rangka Atap Lapuk Dipakai Kembali
Peristiwa
Sikapi Situasi PT Milano, Idris Siregar Ajak Warga Labuhanbatu Selesaikan Masalah dengan Kepala Dingin
Peristiwa
KAPOLRI Pengungkapan 1,16 Ton Ketamine Kapal MT Global 168 Selamatkan 5,8 Juta Jiwa
Peristiwa
