Menyangkut Dengan Tender Proyek Tahun Anggaran 2025, UKPBJ Kota Sabang Diigatkan Rekanan Yang Membawah Nama Pejabat Jangan Dilayani

Sabang,asatupro.com-UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang jasa) Kota Sabang, "Di ingatkan" pelaksanaan tender proyek tahun anggaran 2025, jangan terjadi seperti ditahun anggaran 2024, yang diduga banyak rekanan yang datang ke UKPBJ membawah bawah nama oknum pejabat agar paket proyek nya dapat di menangkan oleh Pokja UKPBJ.

Bukan hanya terjadi ditender proyek pekerjaan fisik, diduga juga terjadi di pekerjaan tender pengawasan, "Jangan dilayani" Siapa pun orang nya, terkecuali rekanan tersebut ada membawah memo tertulis dari oknum pejabat, kata Wakaperwil Aceh Media Suara Nasional kepada Awak media Asatupro.com, Senin (26/5/2025) kunjungan kerja di sabang.

Disampaikan bahwa sudah terjadi di UKPBJ Kota Sabang ditahun anggaran 2024, yang tidak punya perusahaan bisa dapat paket nilainya diatas dua ratus juta lebih, dijual sekian persen kepada seorang rekanan dengan nilai puluhan juta rupiah, yang aneh nya dalam proses tender, dimenangkan oleh Pokja UKPBJ.

Yang lebih parahnya lagi, 1 Rekanan bisa menguasai satu sampai tiga paket proyek pekerjaan, belum lagi diduga ada titipan proyek milik oknum pejabat, hal dugaan permainan seperti ini jangan terjadi lagi di UKPBJ Kota sabang harus di bersihkan, Wakaperwil Aceh media suara nasional hanya mengingatkan UKPBJ Kota Sabang.

Baca Juga:

• Perjudian Dadu dan Mesin Tembak Ikan Diduga Bebas Beroperasi di Barus Jahe, Warga Minta Aparat Bertindak
• KPPU dan UHN Dorong Pemahaman Hukum Persaingan Usaha melalui Kuliah Umum

Wakaperwil Aceh MSN menyampaikan untuk menjalankan tugas wartawan, Bukan untuk mencari kepentingan pribadi dan bukan untuk memperkaya diri dalam kesempatan, tetapi menjalan tugas sesuai amanah undang undang Pers nomor 40 tahun 1999, Pasal 6 disebutkan, Pers melakukan peranan melakukan pengawasan - ketitik - koreksi dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Penegakan nilai nilai dasar demokrasi, mendorong terwujud nya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan.

Pasal 3 ayat 1, disebutkan Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi pendidikan - Hiburan dan kontrol sosial yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi - kolusi - nepotisme maupun penyelewengan dan penyimpangan yang lainnya, ungkap Wakaperwil Aceh MSN kepada Asatupro.com.

Baca Juga:

• Indra Buana Tanjung Kecewa: Sikap PWI Pusat Terhadap Hotman Paris Hutapea Beri Preseden Buruk Bagi Kemerdekaan Pers
• SPS Aceh Kembali Dipimpin Mukhtaruddin Usman Melalui Musda III Kemaren

Perjudian Dadu dan Mesin Tembak Ikan Diduga Bebas Beroperasi di Barus Jahe, Warga Minta Aparat Bertindak

KPPU dan UHN Dorong Pemahaman Hukum Persaingan Usaha melalui Kuliah Umum

Indra Buana Tanjung Kecewa: Sikap PWI Pusat Terhadap Hotman Paris Hutapea Beri Preseden Buruk Bagi Kemerdekaan Pers

SPS Aceh Kembali Dipimpin Mukhtaruddin Usman Melalui Musda III Kemaren

PT PP (Persero) Tbk Gencarkan Gerakan Penanaman 5.000 Pohon, Dukung Pembangunan BRT Mebidang Berwawasan Lingkungan

KPPU Berikan Masukan dalam Penelitian Pengembangan Kerangka Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital