MARA CW Desak Evaluasi Pelayanan Perumda Tirtanadi, Soroti Minimnya Transparansi Tagihan Akibat Kebocoran
MARA CW Desak Evaluasi Pelayanan Perumda Tirtanadi, Soroti Minimnya Transparansi Tagihan Akibat Kebocoran
Peristiwa
Sikap tertutup ini memperkuat dugaan adanya pelanggaran prosedur dan praktik ilegal dalam pengujian kendaraan. Rekaman CCTV dinilai sebagai bukti kunci untuk mengusut apakah kendaraan lolos uji KIR tanpa melalui proses pemeriksaan layak jalan. Banyak kalangan menduga telah terjadi praktik setoran liar dari pengusaha bus, angkutan kota, hingga kendaraan perusahaan.
Kepala Dinas Perhubungan, Zulham Situmorang, menjadi sorotan utama. Ketika dimintai konfirmasi, Zulham justru bersikap cuek dan memblokir akses komunikasi dari sejumlah wartawan. Tindakan ini dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, serta memperkuat dugaan adanya upaya sistematis menutupi pelanggaran.
Baca Juga:
Masyarakat bersama para aktivis transportasi mendesak DPRD Kota Pematangsiantar segera memanggil dan memeriksa pimpinan Dishub untuk membongkar kasus ini secara terbuka. "Kita tidak bisa diam ketika keselamatan masyarakat dipertaruhkan karena kendaraan yang tidak layak jalan dibiarkan beroperasi," ujar Andi Ryansah, aktivis transportasi lokal.
Skandal ini dinilai bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU KIP, lembaga publik wajib menyediakan informasi yang diminta masyarakat, terutama yang menyangkut keselamatan umum dan penggunaan anggaran negara.
Selain itu, jika terbukti terjadi manipulasi data uji KIR atau praktik pungutan liar, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum menjadi sangat penting agar kasus ini tidak berhenti hanya pada opini publik semata.
Baca Juga:
Masyarakat Pematangsiantar kini menantikan langkah nyata dari DPRD, Kejaksaan, Inspektorat, dan Ombudsman untuk mengusut tuntas skandal ini. Jika tidak ditindak secara serius, bukan hanya pelayanan publik yang jadi korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah yang bertugas melindungi keselamatan mereka di jalan.
MARA CW Desak Evaluasi Pelayanan Perumda Tirtanadi, Soroti Minimnya Transparansi Tagihan Akibat Kebocoran
Peristiwa
Tak Kenal Ampun Kasat Narkoba Deli Serdang Gas Full Jaringan Narkoba Tanjung Morawa
Hukrim
GEMPAR! Warga Pematangsiantar Klaim Dimintai Ratusan Juta Terkait Kasus TPPO, Kapolda Sumut Ditantang Bongkar Dugaan &039Pengkondisian Perkara&039
Peristiwa
Kuasa Hukum Seferius Ndruru Apresiasi POLRES SIAK Respons Cepat, Restorative Justice Jadi Jalan Penyelasaian
Peristiwa
Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Kinerja Positif hingga Agustus 2026
Medan
Pernah Apresiasi Kejari Medan, Kini Bobby Soroti Oknum Jaksa, Sutrisno Jangan Lupa Sejarah
Peristiwa
Pastikan Setiap Rupiah Berdampak, Pemkab Dairi Matangkan APBD 2027
Daerah
Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
Medan
TAPANULI SELATAN, Asatupro.com Sebanyak lima kasus tindak pidana berhasil diungkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) sepanjang
Hukrim
KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan Siapa &ldquoSutradara&rdquo di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?
Hukrim