Pernyataan Kabag Hukum Tapsel Dinilai Melukai Parsadaan Siregar Siagian, Kontras dengan Sikap Asisten I Saat Mediasi

Tapanuli Selatan, Asatupro.com – Pernyataan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Parlaungan Dalimunthe, yang meminta Parsadaan Siregar Siagian menghormati putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam sengketa ganti rugi lahan dengan PT Agincourt Resources (PT AR), memicu tanda tanya dan dinilai terkesan berpihak sebelum seluruh upaya hukum benar-benar berakhir.

Kuasa Hukum Parsadaan Siregar Siagian dari PBH Anak Bangsa Tabagsel, RHa Hasibuan, menilai pernyataan tersebut bukan hanya melukai perasaan kliennya, tetapi juga bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sebelumnya disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan, Hamdan Zein, saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

"Pada saat agenda mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Pak Hamdan Zein pernah menyampaikan, 'Kalau AR punya uang, bayarkanlah. Kalau kami tidak ada masalah dalam hal itu,'" ujar RHa Hasibuan, Rabu (22/7/2026) menirukan pernyataan Hamdan Zein.

Menurut RHa, apabila sebelumnya Pemkab Tapanuli Selatan tidak mempermasalahkan pembayaran ganti rugi terhadap lahan yang diklaim Parsadaan Siregar Siagian, maka pernyataan Kabag Hukum yang kini meminta menghormati putusan Pengadilan Tinggi Medan dinilai menimbulkan kesan adanya perubahan sikap pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Putusan Banding Tak Hentikan Parsadaan Siregar Siagian Perjuangkan Hak Adat
• FK Alam Tegaskan Lahan Parsadaan Siregar-Siagian Harus Diganti Rugi oleh PT. AR

RHa juga mempertanyakan dasar Parlaungan Dalimunthe menyampaikan pernyataan tersebut. Sebab, menurutnya, proses hukum perkara itu belum sepenuhnya selesai dan para pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Parlaungan Dalimunthe belum memberikan penjelasan atas dasar pernyataannya. Saat dikonfirmasi Asatupro.com melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Rabu (22/7/2026), ia tidak memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan, termasuk mengenai dasar pernyataannya, keterlibatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses ganti rugi lahan tambang emas Batang Toru, serta alasan lahan Parsadaan Siregar Siagian disebut kenapa terlewatkan dalam memperoleh ganti rugi.

Hingga berita ini diterbitkan, Parlaungan Dalimunthe masih memilih tidak merespons konfirmasi yang telah disampaikan. (MN)

Baca Juga:

• Ribuan Warga Medan Labuhan Kembali Demo PT Agro Raya Mas
• Pengawasan Publik Terbuka: Di Balik Izin Tambang Emas PT. AR 130 Ribu Hektare, Gugatan Ganti Rugi Lahan Parsadaan Siregar Siagian Mengemuka Di PN

Putusan Banding Tak Hentikan Parsadaan Siregar Siagian Perjuangkan Hak Adat

FK Alam Tegaskan Lahan Parsadaan Siregar-Siagian Harus Diganti Rugi oleh PT. AR

Ribuan Warga Medan Labuhan Kembali Demo PT Agro Raya Mas

Pengawasan Publik Terbuka: Di Balik Izin Tambang Emas PT. AR 130 Ribu Hektare, Gugatan Ganti Rugi Lahan Parsadaan Siregar Siagian Mengemuka Di PN

Keselamatan Jurnalis Dan Narasumber Terancam di Tambang Emas PT AR, Konferensi Pers di Luar Pagar Diusir dengan Dalih Obvitnas

Tolak Jawab Empat Pertanyaan Pers, PT Agincourt Resources Berlindung di Balik Status Obvitnas