PTPN IV PalmCo Gesa Skema "BUMN untuk Sawit Rakyat"

Jakarta, asatupro.com - PTPN IV PalmCo menggesa program transformasi perkebunan kelapa sawit milik rakyat melalui sebuah skema bertajuk "BUMN untuk Sawit Rakyat".

"Program yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan," ucap Direktur Utama (Dirut) PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Kata mantan Dirut PTPN V ini, seperti keterangan resmi yang diterima media, Selasa (26/5/2026), peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun sawit milik rakyat.

Sebab, sambungnya lagi, terbukti kalah perkebunan sawit milik rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri kelapa sawit secara nasional.

Baca Juga:

• Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa
• Disaksikan Menko Perekonomian, ITSI Medan dan BPDP Tandatangani Kuota Beasiswa Sawit

Kata dia, kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka gap atau jurang itu salah satunya dapat ditutup dari produktivitas sawit rakyat.

Karena itu, ungkapnya, PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat.

"Mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani sampai kepastian penyerapan hasil produksi," ujar Jatmiko Krisna Santosa lagi.

Baca Juga:

• Teknologi Sore Trap Diperkenalkan ke Petani Sawit di Sipispis
• Program TJSL PalmCo Sebesar Rp 17,1 M Sasar Perbaikan Beragam Sektor

Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi.

Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun kelapa sawit milik petani tetap terukur.

PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dalam penyediaan bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat.

Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar (TBS) per hektar (Ha) pada tanaman usia tanaman menghasilkan (TM) II.

"Bahkan, pada sejumlah lokasi produktivitas mencapai 23,9 ton per Ha atau setara sekitar 4 ton CPO per Ha," katanya kembali.

Menurut perhitungannya, angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2-3 ton CPO per Ha.

Jatmiko mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.

Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau untuk mendukung agenda transisi energi nasional.

Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus ditopang penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, menegaskan bahwa hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.

Menurut dia, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, bilang bahwa Industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir.

Di satu sisi, permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global. Di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, termasuk saat pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.

Eddy Martono mengatakan, stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang kini dihadapi industri sawit nasional.

"Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton, total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton," sebut Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi ialah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, program tersebut dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.

Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok.

Tuntutan itu semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi serta dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.

Eddy Martono menilai kesiapan petani sawit dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.

"Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability," kata Eddy Martono.

Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa

Disaksikan Menko Perekonomian, ITSI Medan dan BPDP Tandatangani Kuota Beasiswa Sawit

Teknologi Sore Trap Diperkenalkan ke Petani Sawit di Sipispis

Program TJSL PalmCo Sebesar Rp 17,1 M Sasar Perbaikan Beragam Sektor

Ini Reaksi Petani Sawit Sergai Melihat BrondoClean Persembahan Tim PKM ITSI Medan

Didukung Pemerintah, ITSI Medan Ciptakan BrondoClean untuk Petani Sawit