Cegah Penyimpangan Dalam Pelaksanaan SPMB: Ombudsman Membuka Posko Pengaduan
Cegah Penyimpangan Dalam Pelaksanaan SPMB Ombudsman Membuka Posko Pengaduan
Nasional
Khususnya dalam menerapkan perilaku bisnis yang bertanggungjawab serta uji tuntas hak asasi manusia, termasuk pada dimensi ketenagakerjaan di subsektor perkebunan kelapa sawit.
Upaya ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya ekspektasi pasar global, investor, dan pemerintah terhadap praktik bisnis yang menghormati hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh rantai pasok.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan dan HAM tidak hanya sekadar kepatuhan pada regulasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha dan daya saing industri.
Baca Juga:
"Penguatan praktik kerja yang selaras dengan prinsip penghormatan HAM merupakan bagian dari manajemen risiko perusahaan sekaligus fondasi untuk menjaga kepercayaan pasar dan daya saing di perdagangan global," ujar Eddy Martono.
Beberapa topik yang dibahas dalam pelatihan ini diantaranya adalah pengenalan instrumen internasional tentang perilaku bisnis yang bertanggungjawab, seperti Deklarasi ILO tentang Perusahaan Multinasional dan Konvensi Fundamental ILO, serta tahapan praktis Uji Tuntas HAM.
Peserta juga dibekali dengan alat bantu praktis dan studi kasus untuk mendukung implementasi TUBB dan UTJ HAM di perusahaan dan rantai pasoknya.
Baca Juga:
Di akhir pelatihan, setiap perusahaan diwajibkan menyusun rencana aksi beserta linimasa implementasi yang berfokus pada dimensi ketenagakerjaan.
Cegah Penyimpangan Dalam Pelaksanaan SPMB Ombudsman Membuka Posko Pengaduan
Nasional
Kecamatan Medan Helvetia Didampingi Ketua LPM Arya Syahputra Bagikan SAGU KITA kepada Masyarakat
Medan
Gelar Sambang Dan Koordinasi, Kasat Binmas Polres Binjai Jalin Sinergi Dengan Pemerintah Kecamatan Binjai Utara
Daerah
Bikin Bangga ! Alarick Danish, Atlit Cilik Asal Kota Medan Raih Medali Emas di Kejurnas Wadokai KarateDo Indonesia 2026
Olahraga
Jakarta, asatupro.com PTPN IV PalmCo menggesa program transformasi perkebunan kelapa sawit milik rakyat melalui sebuah skema bertajuk BUM
Perkebunan
Diduga SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Milik Menantu Salah Satu Mantan Petinggi No Satu Di Sumut
Hukrim
Pemkab Dairi Luncurkan Asuransi Parametrik untuk Lindungi Petani Kopi dari Risiko Iklim
Daerah
Kapolres Binjai Bersama Timsus Anti Begal Melaksanakan Patroli KRYD Di Wilayah Hukum Polres Binjai
Daerah
Sosok Hisar P. Rumapea, S.H. Punya Kapabilitas Tinggi, Sebagai Kasi Penegakan Hukum, KUPT Wil II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Sosok
Diduga Jadi Sarang Mafia BBM Subsidi, Aktivitas Mencurigakan di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Terpantau Bebas Beroperasi
Hukrim