Kunjungan ke anak usaha Damai Group itu dilakukan BPI sebagai bagian dari pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit (PKS) 2025 yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Perkebunan sawit milik PT Mutiara Agam dipilih karena diketahui mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) dalam jumlah yang signifikan, yaitu 40 ton per hektar (Ha) per tahun.
Kunjungan lapangan itu sendiri, seperti keterangan resmi yang diterima sejumlah wartawan , Kamis (18/9/2025), termasuk dalam pelatihan teknis budidaya kelapa sawit yang diselenggarakan BPI di Hotel Axana, Padang (9–13/9/2025).
Baca Juga:
Dengan melakukan kunjungan lapangan, BPI mengharapkan produksi pekebun sawit bisa mencapai minimal 25 ton/Ha/tahun dengan standar produksi 30 ton/Ha/tahun.
Sebagai pembanding dalam pengelolaan kebun sawit, peserta pelatihan diajak ke PT Mutiara Agam untuk melihat langsung kondisi kebun sawitnya dan berinteraksi langsung dengan para planter yang mengelola kebun tersebut.
Baca Juga:
Sosialisasi Pencegahan Paham Radikal, Sumut Merupakan Salah Satu Provinsi di Luar Jawa Dengan Anak Terpapar Radikal
Nasional
Dana Revitalisasi Rp774 Juta di Silahisabungan Dairi Dipertanyakan, Diduga Rangka Atap Lapuk Dipakai Kembali
Peristiwa
Sikapi Situasi PT Milano, Idris Siregar Ajak Warga Labuhanbatu Selesaikan Masalah dengan Kepala Dingin
Peristiwa
KAPOLRI Pengungkapan 1,16 Ton Ketamine Kapal MT Global 168 Selamatkan 5,8 Juta Jiwa
Peristiwa
Ngopi Kamseltibcar Lantas di Rambah, Kasatlantas Polres Rohul Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan
Daerah
Aktivis Muda DPP AJUDAN Desak Polri Serius Berantas Perjudian dan Narkoba Hingga ke AkarAkarnya
Nasional
APH Didesak Usut Temuan BPK Atas Penerimaan dan Pengelolaan Retribusi Sampah di Dinas LH Kabupaten Karo
Peristiwa
DPW PSI Sumut Serahkan 8 SK DPC Kota Pematang Siantar, Tegaskan Kesiapan Sukseskan HUT dan Rapimnas di Surabaya
Politik
Sijunjung Peringati Hari Santri Nasional 2026 Ribuan Santri dan Tokoh Berkumpul di Kamang Baru
Daerah
ALI YUSRAN GEA Perlihatkan Surat Persetujuan Relokasi RS KELAS D PRATAMA Dari Kemenkes di Hadapan Hakim
Hukrim
