Immanuel Ebenezer: Dari Jokowi Mania, Ketum Prabowo Mania Berakhir di OTT KPK

Jakarta,asatupro.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer atau Noel. Ketua Umum Jokowi Mania yang kemudian menjadi Ketum Prabowo Mania itu ditangkap bersama sembilan orang lain pada Rabu (20/8/2025) malam di Jakarta.

Pimpinan KPK menjelaskan, penangkapan tersebut terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan yang dilakukan Noel terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.

Penangkapan Noel menjadi tamparan keras, mengingat dirinya merupakan aktivis 98 yang dikenal vokal. Ia ditangkap ketika suasana peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia masih berlangsung, sehingga dianggap sebagai tindakan memalukan bagi kalangan aktivis.

Maraknya OTT belakangan ini, menunjukkan pola hubungan yang rumit antara penyelenggara negara dan pihak swasta. Hampir mustahil, kata mereka, sebuah perusahaan mendapatkan proyek atau izin tanpa adanya "Hadiah" atau "Janji" kepada oknum pejabat. Bahkan pekerjaan yang sudah berjalan maupun selesai pun seringkali harus disertai pemberian.

Baca Juga:

• Bobby Sihite Sampaikan Ucapan Selamat dan Sukses atas Amanah Baru AKBP Marganda Aritonang dan AKBP Sah Udur Sitinjak
• Tak Sekadar Hadir, Arya Sandhiyuda Juga Salurkan Bantuan PalmCo untuk KPKS Kesepakatan

Kondisi inilah yang membuat pihak swasta terpaksa mengalokasikan 20–30 persen dari nilai kontrak untuk mengakomodasi pungutan dari oknum penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum.

Sebagai Ketum Prabowo Mania, tindakan Noel dinilai mencoreng wajah Presiden Prabowo Subianto. Kehadirannya dalam perayaan HUT Ke-80 RI di Istana Negara, menurut kritik, justru menjadi ironi setelah dirinya ditangkap dalam kasus dugaan korupsi.

Karena itu, sejumlah aktivis menilai perlu langkah luar biasa. Presiden Prabowo didorong menerbitkan Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat pasal hukuman mati bagi koruptor, serta aturan pemiskinan terhadap pelaku korupsi.

Baca Juga:

• DPC GMNI Jakarta Timur Imbau Masyarakat Evaluasi Objektif Pemerintahan Prabowo-Gibran Momentum September Hitam
• Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Garuda dan Sumur Bor di Deliserdang

Selain itu, Perppu tersebut juga diharapkan memberi pembebasan hukum bagi pihak swasta yang terbukti diperas penyelenggara negara, sebab pungli dan pemerasan berbeda dengan praktik suap.

Bobby Sihite Sampaikan Ucapan Selamat dan Sukses atas Amanah Baru AKBP Marganda Aritonang dan AKBP Sah Udur Sitinjak

Tak Sekadar Hadir, Arya Sandhiyuda Juga Salurkan Bantuan PalmCo untuk KPKS Kesepakatan

DPC GMNI Jakarta Timur Imbau Masyarakat Evaluasi Objektif Pemerintahan Prabowo-Gibran Momentum September Hitam

Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Garuda dan Sumur Bor di Deliserdang

HM Nezar Djoeli Minta KPK Kedepankan Fakta Hukum, Hindari Opini yang Berpotensi Membunuh Karakter Menhut Raja Juli Antoni

Prabowo: Kita Harus Dikritik, Tapi Juga Harus Kerja Cepat buat Rakyat