Kamis, 23 Juli 2026
LEBARAN HAJI 1447 H

Immanuel Ebenezer: Dari Jokowi Mania, Ketum Prabowo Mania Berakhir di OTT KPK

Zulhamdani Napitupulu - Jumat, 22 Agustus 2025 01:36 WIB
Immanuel Ebenezer: Dari Jokowi Mania, Ketum Prabowo Mania Berakhir di OTT KPK
Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer Atau Noel Yang Terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta,asatupro.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer atau Noel. Ketua Umum Jokowi Mania yang kemudian menjadi Ketum Prabowo Mania itu ditangkap bersama sembilan orang lain pada Rabu (20/8/2025) malam di Jakarta.

Pimpinan KPK menjelaskan, penangkapan tersebut terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan yang dilakukan Noel terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.

Penangkapan Noel menjadi tamparan keras, mengingat dirinya merupakan aktivis 98 yang dikenal vokal. Ia ditangkap ketika suasana peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia masih berlangsung, sehingga dianggap sebagai tindakan memalukan bagi kalangan aktivis.

Maraknya OTT belakangan ini, menunjukkan pola hubungan yang rumit antara penyelenggara negara dan pihak swasta. Hampir mustahil, kata mereka, sebuah perusahaan mendapatkan proyek atau izin tanpa adanya "Hadiah" atau "Janji" kepada oknum pejabat. Bahkan pekerjaan yang sudah berjalan maupun selesai pun seringkali harus disertai pemberian.

Baca Juga:

Kondisi inilah yang membuat pihak swasta terpaksa mengalokasikan 20–30 persen dari nilai kontrak untuk mengakomodasi pungutan dari oknum penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum.

Sebagai Ketum Prabowo Mania, tindakan Noel dinilai mencoreng wajah Presiden Prabowo Subianto. Kehadirannya dalam perayaan HUT Ke-80 RI di Istana Negara, menurut kritik, justru menjadi ironi setelah dirinya ditangkap dalam kasus dugaan korupsi.

Karena itu, sejumlah aktivis menilai perlu langkah luar biasa. Presiden Prabowo didorong menerbitkan Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat pasal hukuman mati bagi koruptor, serta aturan pemiskinan terhadap pelaku korupsi.

Baca Juga:

Selain itu, Perppu tersebut juga diharapkan memberi pembebasan hukum bagi pihak swasta yang terbukti diperas penyelenggara negara, sebab pungli dan pemerasan berbeda dengan praktik suap.

Sumber
: Sutrisno Pangaribuan, Aktivis 98, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus
Pimpinan Wilayah MIO Indonesia Sumut Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi, Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Presiden Prabowo: Jangan Ada "Maling" di Program Makan Bergizi Gratis! Pengawasan Harus Tegas, Bersih, & Tak Boleh Membebani Mitra SPPG
"Anda Jaksa? Pakai Bintang Juga, Kau Milik Rakyat!" Prabowo Ingatkan Aparat Negara: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Kekuasaan
Indonesia Ukir Sejarah, Presiden Prabowo Resmikan Mandatori Biodiesel B50 Pertama di Dunia
komentar
beritaTerbaru