Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Jakarta,asatupro.com-Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka atas kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah (illegal interception), akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Selain mantan Kapolri, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus yang sama.

​Daftar Tersangka

Baca Juga:

• Diduga Judi Tembak Ikan AK Kembali Beroperasi Dengan Merek Stargim, Kinerja Kapolsek dan Kapolres Belawan di Pertanyakan!
• Ketua Srikandi DPP AJUDAN Ajak Ibu-Ibu Rumah Tangga Se-Indonesia Bergabung untuk Gerakan Positif dan Pemberdayaan Ekonomi

1. Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)
2. ​Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)
3. ​Irjen Pol. Eko Hadi Santoso

​Modus Operandi dan Kronologi Kejadian

​Berdasarkan hasil penyidikan, penyadapan tanpa prosedur ini berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

Baca Juga:

• Dugaan Kendalikan Narkoba dan TPPU dari Lapas Labuhan Ruku, Ketum PPP RI Desak Kalapas Tidak Melindungi Rudy RZ dan Segera Pindahkan ke Nusakambangan
• Eksekusi Lahan 32 Hektar Ditunda, PB Al Washliyah Tegaskan Status Kepemilikan Sudah Inkracht

​Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan yang menyalahi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Modus yang digunakan meliputi:

​Input Nomor Tanpa Verifikasi: Sejumlah nomor telepon pejabat dan tokoh dimasukkan secara sepihak ke dalam server list atau Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui mekanisme audit dan verifikasi legal yang sah.

​Di Luar Prosedur Hukum: Tindakan penyadapan dilakukan bukan dalam rangka proses penegakan hukum yang valid (penyelidikan maupun penyidikan sah).

​Akses dan Penghapusan Data: Para tersangka juga menyalahgunakan wewenang untuk melakukan akses ilegal serta menghapus jejak dan data elektronik terkait.

Target Penyadapan

​Kabareskrim mengungkapkan bahwa penelusuran nomor telepon yang menjadi objek penyadapan ilegal ini mencakup figur-figur strategis negara, antara lain:

1. Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto)
2. ​Pejabat Tinggi Negara & Tokoh Politik
3. ​Tokoh Ormas & Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
4. ​Pengusaha dan Media Massa

​Ancaman Hukum

​Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait penyadapan ilegal dan akses tanpa izin (illegal access) sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP. Para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal hingga 10 tahun.

Diduga Judi Tembak Ikan AK Kembali Beroperasi Dengan Merek Stargim, Kinerja Kapolsek dan Kapolres Belawan di Pertanyakan!

Ketua Srikandi DPP AJUDAN Ajak Ibu-Ibu Rumah Tangga Se-Indonesia Bergabung untuk Gerakan Positif dan Pemberdayaan Ekonomi

Dugaan Kendalikan Narkoba dan TPPU dari Lapas Labuhan Ruku, Ketum PPP RI Desak Kalapas Tidak Melindungi Rudy RZ dan Segera Pindahkan ke Nusakambangan

Eksekusi Lahan 32 Hektar Ditunda, PB Al Washliyah Tegaskan Status Kepemilikan Sudah Inkracht

Ibu Rumah Tangga di Siak Ditemukan Tewas, Anak Kandung yang Merupakan Anggota Polri Diamankan

KPK Panggil Ulang Tersangka Baru Korupsi Proyek Jalan Sumut yang Mangkir