LLDikti Wilayah I dan Delapan PTS Sumut Raih Penghargaan pada Anugerah Diktisaintek 2026
LLDikti Wilayah I dan Delapan PTS Sumut Raih Penghargaan pada Anugerah Diktisaintek 2026
Pendidikan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penataan toko swalayan perlu didasarkan pada aturan yang jelas, objektif, dan proporsional agar tidak menutup kesempatan pelaku usaha untuk berkembang.Dalam saran dan pertimbangannya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, KPPU menyoroti sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut yang berpotensi membatasi jumlah pelaku usaha, menciptakan perlakuan berbeda, serta menghambat masuknya pelaku usaha baru.
Ketentuan mengenai jarak antartoko, jarak dengan pasar rakyat, rasio jumlah toko berdasarkan penduduk, dan persyaratan penyesuaian bagi usaha yang telah beroperasi perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap persaingan, konsumen, dan iklim investasi daerah.
Perhatian terhadap persoalan ini semakin relevan setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan sementara operasional 25 gerai ritel modern pada Mei 2026 karena persoalan kepatuhan terhadap Perda tersebut. Gerai-gerai itu kemudian dilaporkan kembali beroperasi.
Baca Juga:
Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan bahwa penegakan peraturan tidak hanya bertujuan mencapai ketertiban, tetapi juga memberikan kepastian mengenai status usaha, persyaratan yang harus dipenuhi, dan mekanisme penyesuaian yang dapat ditempuh pelaku usaha.
KPPU memahami bahwa penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlangsungan perdagangan tradisional serta memberi ruang bagi usaha kecil.
Namun, tujuan tersebut perlu dicapai melalui kebijakan yang tepat sasaran. Pembatasan jarak dan jumlah gerai yang tidak didukung kajian memadai berpotensi mengurangi jumlah pelaku usaha, mempersempit pilihan masyarakat, serta melemahkan tekanan persaingan yang mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan harga yang kompetitif.
Baca Juga:
Dalam analisis kebijakan menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU), KPPU mengidentifikasi potensi persoalan pada ketentuan yang mengatur rasio jumlah minimarket, jarak antargerai, serta masa penyesuaian bagi pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum Perda berlaku.
Ketentuan tersebut perlu ditelaah agar tidak menimbulkan hambatan masuk yang tidak diperlukan atau memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria yang kurang jelas.KPPU juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memperoleh izin secara sah.
LLDikti Wilayah I dan Delapan PTS Sumut Raih Penghargaan pada Anugerah Diktisaintek 2026
Pendidikan
Momen Hari Pahlawan, Pemkab Dairi Terima Alat Berat dan Mobil Damkar Baru dari Dana TKD
Daerah
Pahlawanku Teladanku, Bupati Vickner Ajak Dairi Melangkah Bersama
Nasional
Bawa Nama Dairi di Mana Pun Melayani, Bupati Vickner Sinaga Lantik 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Puluhan Pejabat Lainnya
Daerah
Penuh Khidmat, Rutan Dumai Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional
Daerah
Keluarga Besar Rutan Kelas IIB Dumai Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional 2026
Daerah
Pesta Gol di Deli Serdang! Dairi Taklukkan Samosir 52, Melaju ke Babak Berikutnya Piala Gubernur Sumut
Olahraga
Jangan Sampai Berujung Sengketa! Bupati Dairi Minta Kepala Desa Pahami Alur Permohonan Informasi Publik
Daerah
BAPEMNUS Gelar Aksi di Kantor Pusat PT Bluebird Group, Desak Penyelesaian Pelanggaran Hak Pengemudi dan Pemecatan Kapol Kalibata
Nasional
Edison Marbun Pimpin Aksi di Polda Sumut, Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden
Nasional