Rabu, 11 November 2026
HUT KE 2 ASATUPRO.COM 2026
HUT TNI KE 81

KPPU Dorong Evaluasi Perda Ritel Lombok Tengah Untuk Jaga Kepastian Usaha dan Persaingan Sehat

Jalaluddin Lase - Rabu, 28 Oktober 2026 20:51 WIB
KPPU Dorong Evaluasi Perda Ritel  Lombok Tengah Untuk Jaga Kepastian  Usaha dan Persaingan Sehat
Gopprera Panggabean, Ketua KPPU.
Jakarta,asatupro.com-Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan menjadi momentum untuk memastikan bahwa upaya melindungi pasar rakyat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penataan toko swalayan perlu didasarkan pada aturan yang jelas, objektif, dan proporsional agar tidak menutup kesempatan pelaku usaha untuk berkembang.Dalam saran dan pertimbangannya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, KPPU menyoroti sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut yang berpotensi membatasi jumlah pelaku usaha, menciptakan perlakuan berbeda, serta menghambat masuknya pelaku usaha baru.

Ketentuan mengenai jarak antartoko, jarak dengan pasar rakyat, rasio jumlah toko berdasarkan penduduk, dan persyaratan penyesuaian bagi usaha yang telah beroperasi perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap persaingan, konsumen, dan iklim investasi daerah.

Perhatian terhadap persoalan ini semakin relevan setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan sementara operasional 25 gerai ritel modern pada Mei 2026 karena persoalan kepatuhan terhadap Perda tersebut. Gerai-gerai itu kemudian dilaporkan kembali beroperasi.

Baca Juga:

Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan bahwa penegakan peraturan tidak hanya bertujuan mencapai ketertiban, tetapi juga memberikan kepastian mengenai status usaha, persyaratan yang harus dipenuhi, dan mekanisme penyesuaian yang dapat ditempuh pelaku usaha.

KPPU memahami bahwa penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlangsungan perdagangan tradisional serta memberi ruang bagi usaha kecil.

Namun, tujuan tersebut perlu dicapai melalui kebijakan yang tepat sasaran. Pembatasan jarak dan jumlah gerai yang tidak didukung kajian memadai berpotensi mengurangi jumlah pelaku usaha, mempersempit pilihan masyarakat, serta melemahkan tekanan persaingan yang mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan harga yang kompetitif.

Baca Juga:

Dalam analisis kebijakan menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU), KPPU mengidentifikasi potensi persoalan pada ketentuan yang mengatur rasio jumlah minimarket, jarak antargerai, serta masa penyesuaian bagi pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum Perda berlaku.

Ketentuan tersebut perlu ditelaah agar tidak menimbulkan hambatan masuk yang tidak diperlukan atau memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria yang kurang jelas.KPPU juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memperoleh izin secara sah.


Editor
: Jalaluddin Lase
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Perkiraan Kenaikan Harga Dapat Mengubah Perilaku Belanja Masyarakat dan Menjadi Perhatian Penting Bagi Pelaku Usaha Ritel
Dugaan Pelanggaran Berlapis di Tanjung Morawa: Dari PHK Sepihak, Rekrutmen BHL Ilegal, hingga Pungli Sampah
Deklarasi KABSU 28 Oktober 2026: Ironi Buruh Kebun di Tengah Gemerlapnya Industri Sawit Nasional
KPPU Dorong Koperasi Desa Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa Tanpa Menutup Ruang UMKM Lokal
Operasi Perjudian Tembak Ikan "Yepta" Diduga Kebal Hukum: Nekat Buka Kembali di Samping Sekolah Yapim Situnggaling, Karo!
Tinjau KEK Sei Mangkei, KPPU Ingatkan Pentingnya Tarif Layanan yang Wajar dan Persaingan Sehat
komentar
beritaTerbaru