Medan,asatupro.com-17 Agustus 2025 – Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang seharusnya menjadi refleksi bersama untuk memperjuangkan keadilan sosial, justru diwarnai kabar kenaikan gaji anggota DPR RI. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama kalangan guru yang selama ini masih menghadapi persoalan kesejahteraan.
Menurut Ismail Saleh Nasution, Ketua Bidang Pendidikan PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, ironi ini mencerminkan adanya kesenjangan prioritas negara. "Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Mereka mendidik generasi penerus dengan segala keterbatasan. Namun, hingga kini banyak guru honorer yang gajinya masih jauh di bawah UMR. Sementara, wakil rakyat begitu mudah menaikkan gajinya sendiri," ujarnya di Medan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih berjuang keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari mereka harus mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah, meski tetap dituntut memberikan pengajaran berkualitas. Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan cita-cita pendidikan nasional yang berorientasi pada mutu dan kemajuan bangsa.
"Peningkatan kesejahteraan guru bukan hanya soal angka di slip gaji. Ini menyangkut martabat profesi dan masa depan pendidikan Indonesia. Tanpa guru yang sejahtera, mustahil kita bisa melahirkan generasi unggul dan berdaya saing," tegas Ismail yang juga Ketua Prodi PGSD FKIP UMSU.
Baca Juga:
PW Pemuda Muhammadiyah Sumut mendesak pemerintah untuk segera menata ulang prioritas kebijakan, dengan menempatkan kesejahteraan guru sebagai agenda utama. Kenaikan gaji pejabat negara tidak akan pernah bermakna jika para guru yang berjuang di garda depan pendidikan masih dibiarkan dalam kondisi serba terbatas.
"Di Hari Kemerdekaan ini, seharusnya hadiah terbesar diberikan kepada guru, bukan kepada pejabat. Sebab tanpa guru yang kuat, bangsa ini akan kehilangan arah dalam menghadapi tantangan global," tambahnya.
Baca Juga:
Medanasatupro.comKetua Umum HMI Komisariat FIB USU periode 20052006 Ansor Harahap, S.Sos menyatakan diri siap memimpin MD KAHMI Medan per
Medan
Penanganan Bencana, Ombudsman RIKolaborasi dan Pengawasan Menjadi Kunci
Nasional
Sei Rampah, asatupro.com Demi membantu pemerintah dalam menekan impor kedelai, PTPN IV PalmCo yang merupakan bagian dari badan usaha mil
Perkebunan
Padangsidimpuan, Asatupro.com Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Kota Padangsidimpuan di Hotel Grand Antares, K
Daerah
Mandoge, asatupro.com Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyuda, tak sekadar hadir dalam acara penanaman perdana kelap
Perkebunan
Polisi Buru Pelaku Perampokan dan Penyergapan Dokter Nico di Tempat Praktik Jalan Tembakau Sidikalang
Hukrim
Bupati Dairi Vickner Sinaga tegaskan, Transaksi Non Tunai di Desa "Tidak Bisa Ditawar Lagi"
Daerah
Kuasa Hukum Terdakwa SR Soroti Konstruksi Dakwaan JPU Ini Sengketa UtangPiutang atau Perkara Pidana?
Hukrim
"AMBON" Bernyanyi, Kasus 153 Gram Sabu Terbongkar Ayah Ikut Terseret, Polisi Buru Rantai Pemasok
Hukrim
Warga Resah! Gudang Penampungan BBM Oplosan Diduga Milik AS Bebas Beroperasi di Medan Utara dan Buang Limbah Minyak ke Parit
Hukrim
