Medan,asatupro.com-PT SBP (Sarana Baja Perkasa) diduga tetap melakukan pembangunan tembok tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Takenaka, Lingkungan VI, Kelurahan Payah Pasir, Kecamatan Medan Marelan.
Perusahaan tersebut dinilai terkesan kebal hukum karena tetap melanjutkan pembangunan meskipun telah mendapat himbauan dari Pemerintah Kota Medan melalui Satpol PP Kota Medan.
Sebelumnya, Tim 1 Tracker Gakda Satpol PP Kota Medan saat melakukan monitoring dan pengawasan menemukan bahwa pembangunan tembok yang dilakukan PT SBP diduga tidak memiliki izin PBG. Dalam temuan tersebut, pihak perusahaan telah diminta segera mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Namun, himbauan tersebut diduga diabaikan oleh pihak manajemen perusahaan.
Baca Juga:
Menanggapi hal itu, masyarakat sekitar lokasi proyek bersama PAC PKN Medan Marelan meminta pemerintah Kecamatan Medan Marelan mengambil tindakan tegas terhadap PT SBP.
"Kepada pihak Kecamatan Medan Marelan agar sesegera mungkin memberikan himbauan tegas kepada PT SBP untuk segera melakukan pengurusan izin PBG. Sehingga retribusi pajak melalui izin PBG menjadi pemasukan bagi kas Pemko Medan. Namun apabila pihak PT SBP masih tetap tidak mengindahkan, agar jangan segan-segan merubuhkan bangunan tembok yang sudah jelas melanggar Perda," ujar Sudarmanto, Sekjen PAC PKN Medan Marelan, kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026).
Warga sekitar juga mengaku khawatir dengan aktivitas proyek pembangunan tersebut. Pasalnya, kendaraan alat berat yang setiap hari keluar masuk lokasi proyek dinilai berpotensi merusak jalan aspal maupun jalan beton yang sebelumnya telah dibangun Pemerintah Kota Medan.
Baca Juga:
Masyarakat khawatir kerusakan jalan akan menyebabkan lingkungan mereka menjadi berlubang dan tergenang air saat hujan turun.
Selain itu, pihak Kelurahan Payah Pasir dan Kecamatan Medan Marelan disebut telah beberapa kali mengirimkan surat teguran penghentian pekerjaan serta mendatangi lokasi proyek. Namun hingga kini, pihak PT SBP disebut masih tetap melanjutkan pembangunan tanpa mengurus izin PBG.
Sebelumnya, Satpol PP Kota Medan melalui Tim 1 Tracker Gakda juga telah menemukan dugaan pelanggaran izin PBG pada pembangunan tembok tersebut dan meminta pihak perusahaan segera mengurus perizinan. Akan tetapi, PT SBP dinilai mengabaikan himbauan yang telah diberikan
Diduga Jadi Sarang Mafia BBM Subsidi, Aktivitas Mencurigakan di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Terpantau Bebas Beroperasi
Hukrim
Disnaker Sumut Perketat Pengawasan Terhadap PT EPI, Perusahaan Janji Perbaiki Upah Pekerja
Daerah
Menjaga Keselamatan di Hari Ibadah, EkoAfrianta Sitepu Instruksikan Kader Hanura Jadi Relawan Penyebrangan Jemaat
Politik
Patroli Blackout, Brimob Polda Sumut Gagalkan Aksi Pencurian Kabel Tembaga di Helvetia
Hukrim
SPBU No. 14.227.331 Batang Toru "Diduga Keras Menjual BBM Solar Subsidi Ke Mafia" Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Hukrim
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra
Daerah
10 SPPG Kabupaten Dairi Yang Telah Memenuhi Syarat menerima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Ketua Satgas MBG Dairi
Daerah
Kapolres Pematang Siantar Raih Penghargaan The Best Inspiring and Integrity Women 2026
Daerah
Padangsidimpuan, Asatupro.com Keluarga jurnalis yang rumahnya diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padan
Hukrim
