Medan,asatupro.com-Dugaan praktik intervensi kekuasaan kembali menyeret dunia pendidikan di Sumatera Utara. Di tengah ketatnya persaingan masuk SMA Negeri favorit, publik dikejutkan oleh beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan seorang ketua relawan politik pendukung kepala daerah.
Percakapan yang viral di media sosial itu diduga mengarah pada upaya meminta akses khusus agar seorang siswa dapat diterima di SMA Negeri 3 Medan. Sosok yang disebut dalam percakapan tersebut diketahui menggunakan identitas sebagai Ketua Umum DPP Bobby Lovers.
Dalam tangkapan layar yang beredar, komunikasi awal dibuka dengan dalih silaturahmi kepada pejabat di lingkungan Dinas PendidikanSumatera Utara. Namun setelah tidak mendapat respons, percakapan berubah menjadi permintaan langsung terkait akses menuju pejabat bidang SMA.
"Mintak no kabig SMA la adinda. Anak saya mau masuk SMA 3. Anak saya yg no dua cwek," demikian isi pesan yang kini menjadi sorotan publik.
Baca Juga:
Kasus ini memicu kemarahan masyarakat karena dianggap mencederai prinsip keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru. Di saat ribuan siswa harus bersaing melalui jalur resmi dengan nilai dan persyaratan yang ketat, muncul dugaan adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik untuk membuka "jalur belakang".
Tak hanya itu, isu ini juga menyeret nama seorang figur berinisial RPS yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran keluarga gubernur serta pernah berada dalam Tim Eksistensi kepala daerah. Informasi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik patronase politik yang mencoba masuk ke wilayah birokrasi pendidikan.
Publik menilai, jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar urusan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Lebih dari itu, kasus ini mencerminkan gejala rusaknya etika birokrasi, di mana akses kekuasaan diduga digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik.
Baca Juga:
"Ketika kedekatan politik dipakai untuk menekan birokrasi pendidikan, maka yang dirampas bukan hanya kursi sekolah, tetapi juga rasa keadilan masyarakat," ujar seorang aktivis pendidikan di Medan.
Publik kini menunggu sikap tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memastikan proses penerimaan siswa baru tetap berjalan transparan dan bebas intervensi.
Desakan juga mengarah kepada aparat penegak hukum agar menelusuri dugaan penyalahgunaan pengaruh dalam proses pelayanan publik. Sebab jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan daerah dikhawatirkan akan semakin runtuh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam percakapan yang beredar tersebut.
HUT ke4 Satupena.co.id Empat Tahun Berkarya, Menjaga Kepercayaan dan Mewarnai Negeri
Daerah
Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan
Medan
Wabup Dairi Kunjungi Anak Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang, "Pemulihan Fisik dan Mental Harus Tuntas"
Daerah
Olimpiade Sains Dairi 2026 Digelar September Mendatang, Ajang Prestasi Siswa & Guru seSumatera Utara
Pendidikan
Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
Peristiwa
Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi
Nasional
Ditemukan Penuh Luka di Jalan Merdeka!2 Bocah Sidikalang Diduga Disiksa Bibinya Sendiri
Hukrim
Ditolak Terbit KTPel Meski Mengantongi SKPWNI, Warga Pertanyakan Kejelasan Status Kependudukan di Batam
Daerah
DPW HARI Sumut Desak Dirut PDAM Tirtanadi Taat Putusan Pengadilan, Segera Bayarkan Hak Pensiunan Rp4,9 Miliar
Hukrim
Pool Bus Ilegal Diduga Jadi Biang Kerok Kemacetan di Jalan Sisingamangaraja Medan
Peristiwa
