Medan,asatupro.com-Dugaan praktik intervensi kekuasaan kembali menyeret dunia pendidikan di Sumatera Utara. Di tengah ketatnya persaingan masuk SMA Negeri favorit, publik dikejutkan oleh beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan seorang ketua relawan politik pendukung kepala daerah.
Percakapan yang viral di media sosial itu diduga mengarah pada upaya meminta akses khusus agar seorang siswa dapat diterima di SMA Negeri 3 Medan. Sosok yang disebut dalam percakapan tersebut diketahui menggunakan identitas sebagai Ketua Umum DPP Bobby Lovers.
Dalam tangkapan layar yang beredar, komunikasi awal dibuka dengan dalih silaturahmi kepada pejabat di lingkungan Dinas PendidikanSumatera Utara. Namun setelah tidak mendapat respons, percakapan berubah menjadi permintaan langsung terkait akses menuju pejabat bidang SMA.
"Mintak no kabig SMA la adinda. Anak saya mau masuk SMA 3. Anak saya yg no dua cwek," demikian isi pesan yang kini menjadi sorotan publik.
Baca Juga:
Kasus ini memicu kemarahan masyarakat karena dianggap mencederai prinsip keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru. Di saat ribuan siswa harus bersaing melalui jalur resmi dengan nilai dan persyaratan yang ketat, muncul dugaan adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik untuk membuka "jalur belakang".
Tak hanya itu, isu ini juga menyeret nama seorang figur berinisial RPS yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran keluarga gubernur serta pernah berada dalam Tim Eksistensi kepala daerah. Informasi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik patronase politik yang mencoba masuk ke wilayah birokrasi pendidikan.
Publik menilai, jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar urusan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Lebih dari itu, kasus ini mencerminkan gejala rusaknya etika birokrasi, di mana akses kekuasaan diduga digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik.
Baca Juga:
"Ketika kedekatan politik dipakai untuk menekan birokrasi pendidikan, maka yang dirampas bukan hanya kursi sekolah, tetapi juga rasa keadilan masyarakat," ujar seorang aktivis pendidikan di Medan.
Publik kini menunggu sikap tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memastikan proses penerimaan siswa baru tetap berjalan transparan dan bebas intervensi.
Desakan juga mengarah kepada aparat penegak hukum agar menelusuri dugaan penyalahgunaan pengaruh dalam proses pelayanan publik. Sebab jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan daerah dikhawatirkan akan semakin runtuh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam percakapan yang beredar tersebut.
Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNIPolri di Istana
Nasional
Aksi Jilid II PW KAMMI SUMUT Desak DPRD Buka Proses KPID, Minta RDP, dan Dorong Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan
Peristiwa
Dana Desa Suka Julu Rp1,7 Miliar Disorot, Sejumlah Kegiatan Diduga Fiktif dan Tak Sesuai Pelaksanaan
Hukrim
Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Dihentikan PascaPutusan MK, Singgung Risiko Ekonomi dan Stabilitas Politik
Nasional
Respons Santai KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Masuk Bursa Calon Panglima TNI
Nasional
Ekoteologi dalam Aksi, Mahasiswa KKN UINSU Ajak Masyarakat Desa Gajah Kelola Sampah
Pendidikan
Rumah Tumbuh KKN Desa Gajah Hadirkan Pembelajaran Kreatif dan Edukatif bagi AnakAnak
Pendidikan
Uji komitmen "No Viral, No Justice", Kapolri Baru di Desak Segera Tolak Upaya Banding dan Jatuhkan PTDH Final Kepada Kompol DK
Peristiwa
Mahasiswa Soroti Dugaan Ketidakberesan LLTT, Tirtanadi Diminta Buka Data
Peristiwa
Gerak Cepat Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Tindak Aduan Warga, Dua Lokasi Diduga Sarang Sabu Ternyata Nihil
Hukrim
