Senin, 26 Oktober 2026
HUT KE 2 ASATUPRO.COM 2026
HUT TNI KE 81

Gelar Aksi di KPK, Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (APPRI) Desak Periksa Sejumlah Pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan

Redaksi - Selasa, 10 Februari 2026 19:09 WIB
Gelar Aksi di KPK, Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (APPRI) Desak Periksa Sejumlah Pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan
Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (APPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (10/2/2026).

Jakarta,asatupro.com-Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (APPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (10/2/2026).

Dalam aksi tersebut, APPRI mendesak KPK untuk memeriksa Kepala Dinas , Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan terkait pengadaan atribut pakaian siswa SMP Kota Medan tahun anggaran 2024.

Koordinator Lapangan APPRI, Mances, dalam orasinya meminta KPK RI segera mengusut pengadaan atribut pakaian siswa SMP yang diduga bermasalah.

"Kami meminta KPK RI memeriksa pengadaan atribut pakaian siswa SMP Kota Medan tahun anggaran 2024 serta mengadili seadil-adilnya siapa pun yang terlibat dalam pengadaan tersebut," ujar Mances.

Baca Juga:

Ia juga menyampaikan kekecewaan terhadap Kejaksaan Negeri Kota Medan yang dinilai telah menghentikan penanganan perkara tersebut. Padahal, menurutnya, proyek pengadaan itu sebelumnya masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Secara normatif, temuan BPK tersebut sangat kuat dan patut diduga adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara," tegasnya.

Mances menambahkan, pihaknya meminta KPK RI dan Kejaksaan Agung RI untuk turun tangan mengambil alih penanganan dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan tersebut.

Baca Juga:

"KPK RI dan Kejagung RI harus mengambil alih dugaan kasus korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Medan terkait pengadaan atribut pakaian siswa SMP tahun anggaran 2024," ucapnya.

Selain itu, APPRI juga meminta Kejaksaan Agung RI mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Kota Medan yang diduga tidak serius menangani persoalan tersebut.

"Kami mendesak Kejagung mengevaluasi kinerja Kejari Kota Medan karena diduga menutup mata terhadap persoalan di tubuh Dinas Pendidikan Kota Medan, padahal jelas ada dugaan kerugian negara," pungkas Mances.

SHARE:
Tags
beritaTerkait
Wujud Kepedulian Sosial, Golkar Sumut Bagikan 2.500 Paket Sembako dan Gelar Donor Darah
Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka, Puncak HUT ke-62 Golkar Sumut Berlangsung Semarak dan Penuh Hadiah
Nahkodai Kembali DPP Horas Bangso Batak 2026–2031, Lamsiang Sitompul Tegaskan Komitmen Penguatan Budaya dan Bantuan Hukum
Eko Sitepu Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Medan, Warga Soroti Keadilan Sosial
GMPET-SU Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Jalan dan Jalur Kereta Api DJKA di Sumut
Sosialisasi Pencegahan Paham Radikal, Sumut Merupakan Salah Satu Provinsi di Luar Jawa Dengan Anak Terpapar Radikal
komentar
beritaTerbaru