Dikonfirmasi Temuan BPK, Kadis LH Karo Nius Ginting; Bingung Saya Jawabnya
Dikonfirmasi Temuan BPK, Kadis LH Karo Nius Ginting Bingung Saya Jawabnya
Daerah
Medan,asatupro.com-Sejumlah siswa TK dan SD Swasta Bintang Pertiwi di kawasan Jalan Tani Asli Deli Serdang, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pada Senin, 13 Juli 2026 yang lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para siswa mengonsumsi makanan tersebut di sekolah. Pada malam harinya, ketika telah berada di rumah masing-masing, sejumlah siswa mulai mengalami keluhan yang diduga mengarah pada gejala keracunan makanan.
Data sementara yang diperoleh menyebutkan sekitar 35 siswa SD dan sekitar 10 siswa TK diduga mengalami keluhan serupa. Namun, jumlah tersebut masih menunggu verifikasi lebih lanjut dari pihak sekolah.
Pada tanggal 18 Juli 2026, telah dilakukan pertemuan antara pihak penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan para orang tua siswa untuk mencari penyelesaian secara musyawarah. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan bahwa seluruh biaya pengobatan siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun klinik akan menjadi tanggung jawab pihak SPPG melalui perwakilannya yang disebut sebagai PIC, Ibu Eva.
Baca Juga:
Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Sekolah TK dan SD Swasta Bintang Pertiwi, Ibu Ita, menyampaikan bahwa pihak sekolah masih melakukan pendataan terhadap seluruh siswa yang diduga terdampak. Hingga berita ini diturunkan, data final mengenai jumlah siswa yang mengalami keluhan belum disampaikan secara resmi.
Di sisi lain, awak media juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada PIC SPPG, Ibu Eva, terkait kronologi kejadian, penyebab dugaan keracunan, serta langkah penanganan yang dilakukan. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh keterangan resmi dari yang bersangkutan.
Sementara itu, salah seorang orang tua siswa yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial AW (56) mengaku hadir dalam pertemuan antara pihak sekolah dan SPPG. Ia berharap seluruh siswa yang mengalami keluhan mendapatkan penanganan medis yang optimal serta adanya keterbukaan informasi mengenai hasil pemeriksaan penyebab dugaan keracunan tersebut sejak tanggal 16 Juli yang lalu di Rumah Sakit.
Baca Juga:
Kasus ini masih menunggu penjelasan resmi dari pihak SPPG maupun instansi kesehatan terkait. Awak media juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari dinas terkait untuk mengetahui hasil investigasi dan memastikan penyebab pasti kejadian.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa keluhan para siswa dipastikan disebabkan oleh makanan Program MBG. Oleh karena itu, informasi ini disampaikan sebagai dugaan yang masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Apabila tersedia keterangan dari Dinas Kesehatan, pihak SPPG, hasil laboratorium, atau data medis, rilis ini dapat diperbarui agar lebih lengkap dan berimbang sesuai kaidah jurnalistik. (Red/Tim)
Dikonfirmasi Temuan BPK, Kadis LH Karo Nius Ginting Bingung Saya Jawabnya
Daerah
Tolak Laporan Korban Penganiayaan Oknum Pengusaha, Bandot CS
Peristiwa
Saluran Parit di Sekitar CV Koranda Food Ditinjau Langsung Kasi Trantib Kecamatan Hamparan Perak, Ini Penjelasannya!
Peristiwa
Jakarta, asatupro.com Hanya dalam hitungan hari saja, batas auto rejection bawah (ARB) efek bersifat ekuitas kembali diubah oleh PT Burs
Keuangan
Keluarga Ibu Hamil di Belawan Pertanyakan Progres Laporan, Surat Polisi Memuat Dugaan Perkara Berbeda
Peristiwa
Viktor Silaen Instruksikan Seluruh Plt Kosgoro 1957 Sumut Percepat Konsolidasi dan Musda
Politik
PADANGSIDIMPUAN, Asatupro.com Wali Kota Padangsidimpuan, H. Letnan Dalimunthe, menyatakan akan menelusuri asalusul dua surat pernyataan
Daerah
HUT ke62 Golkar, Andar Amin Harahap Ajak Kader Lebih Dewasa dan ProRakyat, 17 Daerah Tunggu Diskresi Ketum
Politik
Golkar Sumut Siap Bersinergi dengan Kapolda Baru, Tegaskan Pemberantasan Narkoba Jadi Prioritas
Politik
Semarak HUT Partai Golkar ke62 di Sumatera Utara, DPD Golkar Sukses Gelar Syukuran dan Potong Tumpeng
Politik