DPP FROMPER Desak Negara Lakukan Audit Total HGU PT Socfindo: Jangan Biarkan Aset Agraria Dikelola Tanpa Transparansi!

Jakarta,asatupro.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (FROMPER) secara tegas mendesak negara, melalui kementerian dan instansi terkait, untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo.

​Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, menyatakan bahwa audit yang dilakukan terhadap korporasi perkebunan besar tidak boleh setengah-setengah atau sekadar memeriksa administrasi di atas kertas. Negara harus turun tangan mengaudit secara komprehensif mulai dari aspek historis, hukum, tata ruang, fiskal, hingga kewajiban sosial kepada masyarakat.

​"Audit ini untuk kepastian hukum, keadilan masyarakat, dan tata kelola pertanahan yang berkeadilan," tegas Andika Pratama dalam pernyataan resminya.

Baca Juga:

• Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban
• Nyaris Terbang ke Jakarta, 928 Gram Sabu Diselipkan di Selangkangan Digagalkan di Bandara Kualanamu

​Andika juga menambahkan bahwa negara tidak boleh membiarkan aset agraria bernilai besar dikelola tanpa transparansi dan akuntabilitas. Audit menyeluruh adalah kunci utama untuk memastikan kepastian hukum, terciptanya tata kelola yang baik (good governance), serta menjamin kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan.

​6 Aspek Utama yang Wajib Diaudit dari PT Socfindo:

DPP FROMPER merinci setidaknya ada enam aspek krusial yang harus diinvestigasi secara mendalam oleh negara:

Baca Juga:

• Penanganan Bencana, Ombudsman RI: Kolaborasi dan Pengawasan Menjadi Kunci
• DPC GMNI Jakarta Timur Imbau Masyarakat Evaluasi Objektif Pemerintahan Prabowo-Gibran Momentum September Hitam

1. Transisi Kolonial: Menelusuri legalitas peralihan dari tanah bekas erfpacht kolonial menjadi HGU nasional, serta kejelasan asal-usul pelepasan hak kolonial tanpa evaluasi.
2. Perubahan Luas HGU: Memeriksa potensi penambahan atau pengurangan lahan di luar batas hak tahun 1969 serta validitas perubahannya.
3. ​Kesesuaian Tata Ruang: Menilai apakah HGU saat ini telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.
4. Kepatuhan Fiskal: Mengaudit pembayaran PBB sejak tahun 1970–2021, kesesuaian luas lahan yang dikuasai, serta potensi kerugian negara dari sektor pajak.
5. ​Konflik Agraria: Menyelesaikan sengketa dan konflik agraria yang terjadi di wilayah operasional seperti Simpang Gambus, Lae Butar, dan wilayah lainnya yang bersinggungan langsung dengan hak masyarakat.
6. ​Kewajiban Plasma dan Kemitraan: Mengaudit realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKM) sesuai dengan PP 28/2021 dan Permentan 18/2021 untuk memastikan apakah hak masyarakat telah benar-benar terpenuhi.

​Melalui momentum ini, DPP FROMPER menegaskan bahwa Audit HGU Socfindo adalah harga mati demi keadilan untuk rakyat dan kepatuhan untuk negara.

Pihaknya akan terus mengawal persoalan ini agar tidak ada lagi ketimpangan agraria yang merugikan masyarakat di sekitar perkebunan.

​#AuditHGU #Socfindo #KeadilanAgraria #DPPFROMPER

Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban

Nyaris Terbang ke Jakarta, 928 Gram Sabu Diselipkan di Selangkangan Digagalkan di Bandara Kualanamu

Penanganan Bencana, Ombudsman RI: Kolaborasi dan Pengawasan Menjadi Kunci

DPC GMNI Jakarta Timur Imbau Masyarakat Evaluasi Objektif Pemerintahan Prabowo-Gibran Momentum September Hitam

Cessie Bank Mandiri Disorot, DPN Pertanyakan Legalitas Eksekusi Aset di Cinere

Ketua Umum DPP GMNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk Jaga Indonesia