Mengembalikan Khittah Demokrasi: Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD adalah Penghormatan pada Sila Ke-4 Pancasila

Medan,asatupro.com-Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) dari mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai beragam reaksi. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai kemunduran demokrasi. Namun, sebagai bangsa yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila, kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang lebih substansial. Langkah ini bukanlah bentuk ketidakpercayaan pada rakyat, melainkan upaya untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan kembali sistem berdemokrasi kita dengan jiwa sila ke-4 Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."

Pertama, mari kita pahami esensi sila ke-4. Sila ini menekankan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui perwakilan yang bijaksana, dalam forum musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme perwakilan inilah yang menjadi jantung sistem demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Pengembalian pilkada ke DPRD adalah bentuk konkret dari penghormatan terhadap institusi perwakilan rakyat yang kita bangun. DPRD, sebagai lembaga yang anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat, adalah representasi sah dari suara konstituen di daerah. Mempercayakan mereka untuk memilih kepala daerah berarti mempercayai proses musyawarah yang lebih terukur, terawasi, dan berbasiskan pertimbangan kolektif.

Kedua, dari aspek pengelolaan keuangan negara dan daerah, argumentasi ini sangat kuat. Pilkada langsung, meski memiliki nilai partisipatif yang tinggi, tidak dapat dipungkiri menimbulkan beban biaya yang sangat besar, baik bagi negara maupun bagi calon peserta. Dana yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan tahapan pilkada di ratusan daerah, ditambah biaya kampanye yang seringkali membengkak hingga memicu politik uang, adalah sumber pemborosan yang luar biasa.

Baca Juga:

• Kasus Pengerusakan Rumah Warga di Lorong Jaya Mabar Mulai Disidang di PN Medan,
• Berkat BPDP, PTPN 3, dan Dirjenbun, Petani Sawit Aspek-PIR Sumut Bisa Ikut PSR

Dana yang sedemikian besar seharusnya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih langsung menyentuh kebutuhan rakyat: pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program penanggulangan kemiskinan.

Dengan mekanisme perwakilan, biaya politik yang tinggi dari pilkada langsung dapat ditekan secara signifikan. Proses seleksi dan pemilihan akan berlangsung dalam ruang yang lebih efisien, mengutamakan kualitas dan kapabilitas calon, bukan sekadar popularitas dan kekuatan finansial semata. Hal ini berpotensi menghasilkan kepala daerah yang benar-benar dipilih berdasarkan pertimbangan kapabilitas dan rekam jejak, karena yang menilai adalah wakil rakyat yang seharusnya lebih memahami kualifikasi yang dibutuhkan untuk memimpin daerah.

Kritik bahwa sistem ini akan mengembalikan Indonesia ke era "kolusi dan nepotisme" di DPRD harus dijawab dengan perbaikan sistem itu sendiri. Penguatan fungsi pengawasan oleh lembaga anti-rasuah, transparansi proses pencalonan dan pemungutan suara di DPRD, serta partisipasi publik dalam menyuarakan aspirasi kepada wakilnya di dewan, harus dijamin. Ini justru momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi perwakilan kita, bukan menghapus partisipasi rakyat.

Baca Juga:

• Dugaan 'Sel Mewah' Topan Ginting Tak Cukup Dengan Bantahan Normatif, Kalapas dan Karutan Harus Segera Dicopot
• Api Perjuangan Ermanto Usman Tetap Hidup, KPK Jangan Diam Soal JICT

Oleh karena itu, pengesahan wacana pengembalian pilkada ke DPRD harus kita sambut sebagai upaya koreksi dan optimasi. Ini adalah langkah strategis untuk menghemat kas negara, memangkas akar politik uang yang subur dalam pilkada langsung, dan sekaligus mengembalikan khittah demokrasi Indonesia yang berdasar pada musyawarah dan perwakilan.

Tujuannya satu: agar sumber daya keuangan dan politik yang ada dapat dialihkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Mari kita percayakan kembali pada proses permusyawaratan perwakilan. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi publik yang cerdas, sistem ini bukanlah kemunduran, melainkan penyempurnaan menuju demokrasi yang lebih substantif, bijak, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Kasus Pengerusakan Rumah Warga di Lorong Jaya Mabar Mulai Disidang di PN Medan,

Berkat BPDP, PTPN 3, dan Dirjenbun, Petani Sawit Aspek-PIR Sumut Bisa Ikut PSR

Dugaan 'Sel Mewah' Topan Ginting Tak Cukup Dengan Bantahan Normatif, Kalapas dan Karutan Harus Segera Dicopot

Api Perjuangan Ermanto Usman Tetap Hidup, KPK Jangan Diam Soal JICT

Anggaran Rp28 Miliar Dipertanyakan, PD14 Seret Gebyar Pajak Bapenda Sumut Ke APH

Indahnya Berbagi, PAC Pemuda Pancasila Siantar Utara Gelar Pembagian Takjil Gratis di Simpang Jalan Cokro Aminoto