Medan,asatupro.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) tahap ketiga tahun anggaran 2023–2025 senilai Rp601 miliar kepada Pemerintah Kabupaten & Kota.
Penyaluran ini menambah total DBH sudah digelontorkan menjadi Rp3,5 triliun, dengan harapan mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga di daerah.
Di balik angka besar tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar:
* Apakah pengucuran dana benar-benar sampai ke warga ?
* Apakah program dari dana DBH sejalan dengan kebutuhan warga dan prioritas pembangunan ?
Baca Juga:
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Nasution, menegaskan bahwa Pemprov berkomitmen menyalurkan seluruh DBH sebelum akhir tahun ini.
"Saat ini kas daerah kita sekitar Rp1 triliun dan akan dimanfaatkan sebagai distribusi DBH. Kami juga berkomitmen menyelesaikan hal tersebut, termasuk untuk tahun berjalan 2025," ujarnya.
Bobby juga mengingatkan kepala daerah agar memprioritaskan program sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Baca Juga:
"Dana itu untuk seluruh pemerintah daerah di Sumut. Saya harap program utama Presiden, Pemprov Sumut, Kabupaten & Kota dapat diselaraskan," katanya.
Meski demikian, sejumlah pemerhati anggaran daerah menilai penting adanya audit trans paransi dan efektivitas DBH, mengingat distribusi dana ini kerap tidak sebanding dengan peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga di daerah penerima.
Beberapa kabupaten di Sumut masih menghadapi ketimpangan infra struktur, pelayanan dasar dan kemiskinan, meskipun telah menerima DBH dalam jumlah signifikan selama tiga tahun terakhir.
Investigasi ini akan menelusuri lebih dalam :
* Bagaimana mekanisme penyaluran DBH di tingkat Kabupaten & Kota?
* Apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk program prioritas rakyat ?
* Sejauh mana akuntabilitas pengelolaannya di lapangan ?
(Indira Krista Ryanka Br Sembiring)
Cipayung Plus Sumut Gelar Rapat Rakyat Melawan Narkoba, Libatkan 500 Mahasiswa dan Pelajar
Nasional
SEKBER FAHMI Soroti Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa, Dorong Polrestabes Medan Lebih Terbuka
Hukrim
Dana Desa Lau Bagot Rp595 Juta Tahun 2025 Jadi Sorotan, Kades Sunardi Bungkam dan Ingkari Janji Bertemu dengan Media
Daerah
Febrie Adriansyah Tiba di Kejagung Kenakan Rompi Pink, Tangan Diborgol, Bawa Map Biru
Nasional
Undhira Inisiasi SIMKES, Pengelolaan Data Kesehatan Siswa Kini Lebih Cepat dan Terintegrasi
Pendidikan
Gelorakan Semangat Kemerdekaan, Pemcam Berampu dan Warga Kerja Bakti Bersih Desa Jelang HUT RI ke81
Daerah
Ketua DPRD Wong Chun Sen Mendorong Polrestabes Medan Terapkan RJ dalam Kasus AT, Legislatif Nilai Syarat Perdamaian Telah Terpenuhi
Medan
Menyambut Dirgahayu RI ke81, Koordinator GPPMI DKI Jakarta Anggiat Andreas Purwanto Serukan Pesan Kedamaian dan Tangkal Hoaks Pemecah Belah
Nasional
Padangsidimpuan, Asatupro.com Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sibolga menyatakan penanganan pe
Hukrim
Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa, Keluarga Pertanyakan Kesimpulan Bunuh Diri "Ada Indikasi Tindak Pidana"
Peristiwa
