Medan,asatupro.com-Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, mengecam keras pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut bahwa "Pemerintah jangan terlalu diatur organisasi buruh tentang kenaikan upah."
Menurut Willy, pernyataan tersebut bukan hanya kontroversial, tetapi juga menyakiti hati kaum buruh selama ini masih berjuang mendapatkan kesejahteraan layak.
"Pernyataan Luhut sangat tendensius. Ia seolah bukan bertindak sebagai pejabat negara, tapi sebagai pengusaha punya kepentingan ekonomi sendiri. Ucapan seperti ini bisa memicu ketegangan di kalangan pekerja," tegas Willy, Jumat (17/10/2025).
Willy menilai, sebagai pejabat publik, seorang menteri seharusnya bersikap netral dan berpihak kepada rakyat, bukan kepada kelompok pemilik modal. Ia juga menduga, pandangan Luhut tersebut mencerminkan keberpihakan terhadap kalangan kapitalis selalu menekan biaya produksi, termasuk dengan menjaga agar upah buruh tetap rendah.
Baca Juga:
"Kalau seperti ini, jelas Luhut hanya mendengar suara pengusaha. Ia tidak sejalan dengan semangat Presiden Prabowo ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil," ujarnya.
Lebih lanjut, Willy menyoroti rekam jejak Luhut dianggap tidak pernah melahirkan kebijakan pro rakyat kecil selama menjabat di kabinet. Ia menilai, pernyataan-pernyataan Luhut kerap menimbulkan polemik dan memperkeruh suasana sosial.
"Sudah saatnya Presiden Prabowo mengevaluasi posisi Luhut. Pernyataan seperti ini hanya menambah kegaduhan, di saat ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja," pungkasnya. (Indira Krista Ryanka Br Sembiring)
Baca Juga:
Nahkodai Kembali DPP Horas Bangso Batak 2026 dan 2031, Lamsiang Sitompul Tegaskan Komitmen Penguatan Budaya dan Bantuan Hukum
Nasional
Eko Sitepu Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Medan, Warga Soroti Keadilan Sosial
Politik
Tudingan &lsquoTebang Pilih&rsquo Mewarnai Penetapan Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Buka Suara
Hukrim
Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran
Nasional
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan tidak ada kompromi dalam hal pemberantasan narkotika.
Daerah
Sosialisasi Pencegahan Paham Radikal, Sumut Merupakan Salah Satu Provinsi di Luar Jawa Dengan Anak Terpapar Radikal
Nasional
Dana Revitalisasi Rp774 Juta di Silahisabungan Dairi Dipertanyakan, Diduga Rangka Atap Lapuk Dipakai Kembali
Peristiwa
Sikapi Situasi PT Milano, Idris Siregar Ajak Warga Labuhanbatu Selesaikan Masalah dengan Kepala Dingin
Peristiwa
KAPOLRI Pengungkapan 1,16 Ton Ketamine Kapal MT Global 168 Selamatkan 5,8 Juta Jiwa
Peristiwa
Ngopi Kamseltibcar Lantas di Rambah, Kasatlantas Polres Rohul Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan
Daerah
