Medan,asatupro.com-Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Mas kembali berurusan dengan hukum. Kali ini, Ketua Bachrul Ishak Hasibuan, Sekretaris Iskandar Zulkarnain Harahap, dan Bendahara Marahamat Nasution resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) pada Minggu, 7 September 2025, atas dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan identitas warga tanpa izin.
Laporan tersebut diajukan oleh Kantor Hukum Perjuangan yang diwakili pengacaranya, Gozali Marbun.
"Kami telah menerima kuasa untuk melaporkan saudara Bachrul Ishak, Iskandar, dan Marahamat selaku pengurus Gapoktan Bukit Mas atas dugaan tindak pidana pemalsuan," tegas Gozali.
Menurut Gozali, dugaan pemalsuan ini terkait dengan pencatutan nama masyarakat pada Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.830/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2020 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Gapoktan Bukit Mas seluas 2.573 hektare.
Baca Juga:
Berdasarkan keterangan pemberi kuasa, sejumlah nama warga dimasukkan dalam daftar anggota Gapoktan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan mereka. Padahal, nama-nama tersebut merupakan syarat penting untuk memperoleh izin perhutanan sosial.
"Bahkan untuk menjadi anggota Gapoktan saja mereka tidak pernah diberitahu, apalagi dimasukkan sebagai pengusul izin perhutanan sosial. Ini jelas bentuk pencatutan nama," lanjut Gozali.
Sebagai bukti, pihak pelapor menyerahkan Surat Pernyataan Warga yang menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin atau kuasa kepada siapapun untuk menggunakan identitasnya sebagai anggota Gapoktan Bukit Mas. Sejumlah saksi juga telah disiapkan untuk memperkuat laporan tersebut.
Baca Juga:
Kuasa hukum lainnya, Dedi Syahputra Harahap, Anand, dan Yossie menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Mereka mendesak Polda Sumut segera memanggil dan memeriksa para terlapor demi kepastian hukum
Dukungan Dari Warga
Di sisi lain, sejumlah warga Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, menyambut baik langkah hukum tersebut. Syukur Kholil Hasibuan (Desa Siundol Dolok), Ali Pulungan (Desa Siundol Julu), dan Jupen (Desa Hutabaru Siundol) kompak menyatakan dukungan.
"Langkah hukum yang dilakukan Kantor Hukum Perjuangan sudah tepat. Pengurus Gapoktan harus diproses hukum karena mencatut banyak nama, termasuk saya. Izin lahan yang mereka dapatkan sudah lama menimbulkan kegaduhan di Kecamatan Sosopan bahkan di Padang Lawas. Hingga sekarang masalah itu belum selesai dan membuat masyarakat semakin cemas," ujar Jupen.
Diduga Gudang "Siong" Andre Sinaga Kebal Hukum!, Limbah Solar Cemari Parit Warga & Isu "Setoran" ke APH Mencuat
Hukrim
DPP HARI Soroti Keracunan Massal Siswa di Sidoarjo, Desak Kepala BGN Benahi Standar Higienitas Dapur SPPG
Nasional
Medan,asatupro.comKandidat Ketua Umum MD KAHMI Medan, Ansor Harahap mengatakan dirinya siap merawat nilainilai rumah besar KAHMI jika terp
Medan
Bobby Sihite Sampaikan Ucapan Selamat dan Sukses atas Amanah Baru AKBP Marganda Aritonang dan AKBP Sah Udur Sitinjak
Daerah
Diduga Pukul 10 Murid karena PR, Guru SD Negeri di Medan Mengundurkan Diri
Peristiwa
Medanasatupro.comKetua Umum HMI Komisariat FIB USU periode 20052006 Ansor Harahap, S.Sos menyatakan diri siap memimpin MD KAHMI Medan per
Medan
Aduan Asap Cerobong PT LSP, Anggota DPRD Siak Jondris Pakpahan Turun Langsung ke Lapangan
Daerah
Penanganan Bencana, Ombudsman RIKolaborasi dan Pengawasan Menjadi Kunci
Nasional
Wakil Bupati Dairi Evaluasi Ketat Dapur SPPG, Pastikan MBG Layak dan Aman untuk Siswa
Daerah
Pemkab Dairi Gelar Apel Kendaraan Dinas, Teguran Disiapkan untuk Aset yang Menunggak Pajak
Daerah
