EMN Diduga Lakukan Penipuan dan Penggelapan HP Dilaporkan ke Polres Nias
Gunung Sitoli,asatupro.comEMN Hura alias Ama Lien Hura warga Gunungsitoli Desa Mudik dilaporkan NZL Hulu ke Polres Nias, diduga menggelapk
Hukrim
Di Kota Medan, 50 anggota DPRD periode 2024–2029 menerima gaji dan tunjangan dengan nominal berbeda-beda, tergantung posisi dan jabatan.
Semua hak keuangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dalam aturan itu, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, hingga tunjangan reses. Mereka juga menerima tunjangan perumahan, transportasi, serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian.
Baca Juga:
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, total belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD Medan mencapai Rp125,47 milia. Rinciannya antara lain:
Gaji dan tunjangan tetap DPRD:Rp44,6 miliar
Uang representasi:Rp1,11 miliar
Tunjangan keluarga: Rp152 juta
Tunjangan beras: Rp192 juta
Uang paket: Rp105 juta
Tunjangan jabatan: Rp1,65 miliar
Tunjangan alat kelengkapan DPRD:Rp166 juta
Tunjangan alat kelengkapan lainnya:Rp107 juta
Tunjangan komunikasi intensif:Rp8,82 miliar
Tunjangan reses:Rp2,2 miliar
Tunjangan kesejahteraan pimpinan & anggota DPRD Rp21,57 miliar
Iuran jaminan kesehatan:Rp300 juta
Jaminan kecelakaan kerja:Rp94,5 juta
Jaminan kematian:Rp1,38 miliar
Tunjangan perumahan:Rp19,8 miliar
Tunjangan transportasi:Rp8,28 miliar
Uang jasa pengabdian: Rp200 juta
Total fasilitas fantastis ini membuat posisi wakil rakyat di DPRD Medan disebut-sebut sebagai salah satu jabatan daerah dengan penghasilan terbesar, meski sorotan publik terhadap kinerja mereka juga semakin tajam.
Baca Juga:
Gunung Sitoli,asatupro.comEMN Hura alias Ama Lien Hura warga Gunungsitoli Desa Mudik dilaporkan NZL Hulu ke Polres Nias, diduga menggelapk
Hukrim
Koordinasi lintas sektor melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan status Eliminasi Malaria
Daerah
Penyekapan Demi Uang di Perusahaan Kecil Maupun Perusahaan Raksasa, Mintarsih Ada Perbedaannya
Nasional
Medan, asatupro.com Merasa sudah tidak tahu lagi harus menyampaikan uneguneg ke siapa, sejumlah warga Kelurahan Sempakata, Kecamatan Med
Medan
Jakarta,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untu
Ekonomi
Padangsidimpuan, Asatupro.com Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Padangsidimpuan, Roy Susanto Siagian, diduga asbun (asal bunyi) saat memberi
Daerah
Langkah BNNK Deli Serdang Tuai Dukungan Tokoh Agama dan Masyarakat, Pasca Operasi Gabungan di Cafe Kita Patumbak 1
Peristiwa
Jajaran Kodim 0208/Asahan Konsisten Gelar Nobar FIFA World Cup 2026 Bersama Masyarakat di Wilayah Binaan
Olahraga
Harga Beras Nasional Masih Stabil Tinggi, Cabai dan Daging Jadi Sorotan Pasar Hari Ini
Ekonomi
Tak Kenal Lelah Sat Narkoba Polres Deli Serdang Ringkus Pria Pengedar Sabu
Hukrim