Medan,asatupro.com-Di tengah meningkatnya penggunaan layanan pinjaman, baik dari perbankan maupun fintech, keberadaan debt collector menjadi hal yang tak terpisahkan.
Namun, metode penagihan yang dilakukan sering kali menimbulkan pertanyaan serius: apakah debt collector boleh mengancam debitur?
Pertanyaan ini penting, terutama karena tidak sedikit masyarakat yang mengaku mengalami intimidasi saat proses penagihan utang berlangsung. Kita akan mengulas secara jelas dari sisi hukum, etika, dan perlindungan konsumen.
Baca Juga:
Debt Collector dan Batasan Hukumnya
Secara umum, debt collector atau penagih utang diperbolehkan menjalankan tugasnya untuk menagih kewajiban debitur. Namun, aktivitas tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi dengan cara-cara yang mengandung ancaman, tekanan, atau kekerasan baik verbal maupun fisik.
Dalam praktik hukum di Indonesia, tindakan mengancam dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Hal ini merujuk pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan tidak menyenangkan, pemerasan, atau ancaman.
Baca Juga:
Seorang praktisi hukum, dalam sebuah wawancara, menyatakan: "Penagihan utang itu sah, tetapi metode yang digunakan harus sesuai hukum. Jika ada unsur intimidasi, apalagi ancaman, itu sudah masuk ranah pidana," jelasnya.
Regulasi yang Mengatur Penagihan
Untuk sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan ketat terkait tata cara penagihan. Beberapa poin penting yang wajib dipatuhi debt collector antara lain:
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
Psikologis pada Debitur
Selain aspek hukum, cara penagihan yang agresif juga dapat berdampak pada kondisi mental debitur. Tekanan berlebih bisa memicu stres, kecemasan, bahkan gangguan psikologis.
Seorang konsultan keuangan menyebutkan: "Masalah utang memang serius, tapi penyelesaiannya tidak boleh menimbulkan trauma. Pendekatan persuasif justru lebih efektif dalam jangka panjang."
Langkah yang Bisa Dilakukan Jika Mengalami Ancaman
Jika Anda merasa diintimidasi oleh debt collector, ada beberapa langkah yang bisa diambil:
Debt collector tidak diperbolehkan mengancam dalam proses penagihan utang. Meskipun mereka memiliki kewenangan untuk menagih, cara yang digunakan harus tetap sesuai hukum dan etika. Perlindungan terhadap debitur menjadi prioritas, sehingga segala bentuk intimidasi dapat diproses secara hukum.
Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, konflik dalam penagihan utang dapat diminimalkan, sekaligus menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat dan manusiawi.
Jakarta, asatupro.com PTPN IV PalmCo menggesa program transformasi perkebunan kelapa sawit milik rakyat melalui sebuah skema bertajuk BUM
Perkebunan
Diduga SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Milik Menantu Salah Satu Mantan Petinggi No Satu Di Sumut
Hukrim
Sosok Hisar P. Rumapea, S.H. Punya Kapabilitas Tinggi, Sebagai Kasi Penegakan Hukum, KUPT Wil II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Sosok
Diduga Jadi Sarang Mafia BBM Subsidi, Aktivitas Mencurigakan di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Terpantau Bebas Beroperasi
Hukrim
Anak Magang Ditangkap, Isu HP dan Narkoba Mencuat, Kini Anggaran Dipertanyakan Bobby Sihite Minta Dibongkar Terang
Hukrim
Disnaker Sumut Perketat Pengawasan Terhadap PT EPI, Perusahaan Janji Perbaiki Upah Pekerja
Daerah
Menjaga Keselamatan di Hari Ibadah, EkoAfrianta Sitepu Instruksikan Kader Hanura Jadi Relawan Penyebrangan Jemaat
Politik
Patroli Blackout, Brimob Polda Sumut Gagalkan Aksi Pencurian Kabel Tembaga di Helvetia
Hukrim
SPBU No. 14.227.331 Batang Toru "Diduga Keras Menjual BBM Solar Subsidi Ke Mafia" Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Hukrim
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
