Dengan anggaran lebih dari Rp 20 miliar, proyek ini seharusnya mematuhi ketentuan yang jelas tentang pengadaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang kompleks, namun, proyek tersebut dilaksanakan melalui metode epurchasing, sebuah sistem yang sebenarnya tidak cocok untuk proyek konstruksi besar.
Tentu saja, hal ini menimbulkan masalah serius. PT. Iswara Hadi Engineering, yang ditunjuk sebagai penyedia, tidak pernah mengerjakan proyek serupa sebelumnya dan bahkan tidak memiliki spesifikasi pekerjaan bunker dietalase katalog elektronik.
Dengan kata lain, perusahaan ini tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan proyek tersebut, namun tetap dipilih sebagai penyedia. Ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi peluang besar untuk penyalahgunaan anggaran.
Baca Juga:
Lebih buruk lagi, pengadaan untuk konsultan pengawas yang mutlak diperlukan untuk proyek konstruksi kompleks seperti bunker juga dilakukan melalui e-katalog.
Padahal, e-katalog tidak mengatur pengadaan konsultan pengawas sama sekali. Tidak ada panduan atau regulasi yang jelas tentang bagaimana memilih konsultan pengawas melalui e-katalog. Hal ini menjadikan proyek ini tidak diawasi secara profesional, memicu risiko kerugian negara yang besar, serta membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum dan korupsi.
E-katalog, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengadaan, justru telah menjadi alat yang mempermudah manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan yang tepat, proyek seperti pembangunan bunker ini bisa saja mengalami kelalaian dalam pelaksanaan, yang merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari fasilitas kesehatan ini.
Baca Juga:Kasus 2 : Budidaya Ikan Kakap dan Pakan Rucah di Aceh Timur – Total Loss
Pernah Apresiasi Kejari Medan, Kini Bobby Soroti Oknum Jaksa, Sutrisno Jangan Lupa Sejarah
Peristiwa
Pastikan Setiap Rupiah Berdampak, Pemkab Dairi Matangkan APBD 2027
Daerah
Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
Medan
TAPANULI SELATAN, Asatupro.com Sebanyak lima kasus tindak pidana berhasil diungkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) sepanjang
Hukrim
KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan Siapa &ldquoSutradara&rdquo di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?
Hukrim
Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNIPolri di Istana
Nasional
Aksi Jilid II PW KAMMI SUMUT Desak DPRD Buka Proses KPID, Minta RDP, dan Dorong Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan
Peristiwa
Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Dihentikan PascaPutusan MK, Singgung Risiko Ekonomi dan Stabilitas Politik
Nasional
Respons Santai KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Masuk Bursa Calon Panglima TNI
Nasional
Ekoteologi dalam Aksi, Mahasiswa KKN UINSU Ajak Masyarakat Desa Gajah Kelola Sampah
Pendidikan
