KPK Didesak Panggil dan Periksa Kembali Muryanto, Sutrisno Pangaribuan: Non Aktifkan Sebagai Rektor USU

Medan,asatupro.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin. Pemeriksaan tersebut dinilai penting demi memberikan kepastian hukum kepada civitas akademika, alumni, dan masyarakat Sumatera Utara, mengingat Muryanto juga dikenal sebagai penasihat politik menantu Presiden Jokowi sekaligus sahabat dekat Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Sebagai universitas negeri yang membawa nama provinsi, setiap dinamika di USU dipandang merepresentasikan warga Sumut. Karena itu, keterlibatan rektor dalam proses hukum KPK menjadi pertaruhan integritas lembaga pendidikan tersebut. Sayangnya, Muryanto justru mangkir dari panggilan sebelumnya, sehingga menimbulkan tanda tanya publik.

"Bukankah seorang akademisi seharusnya memberi teladan dengan bersikap kooperatif?" demikian pernyataan yang disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) dan Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (PRIMA), Sutrisno Pangaribuan, Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut ditegaskan, jika Muryanto memenuhi panggilan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta, ia tidak dibenarkan menggunakan fasilitas maupun anggaran USU. Sebab, pemeriksaan yang dijalani tidak terkait dengan jabatannya sebagai rektor.

Baca Juga:

• HM Nezar Djoeli Minta KPK Kedepankan Fakta Hukum, Hindari Opini yang Berpotensi Membunuh Karakter Menhut Raja Juli Antoni
• KPKM-RI Perkuat Pendampingan Hukum, Biro Hukum Tegaskan Hak Togu Ambarita dan Mariduk Pasaribu Wajib Dilindungi

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut dengan nilai Rp231,8 miliar dan suap sekitar Rp41 miliar hingga kini masih berlarut. Mangkirnya saksi, termasuk Muryanto, dikhawatirkan semakin memperlambat proses penyidikan.

"KPK harus tegas. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, meski memiliki akses kekuasaan. Jika saksi tetap mangkir tanpa alasan jelas, penjemputan paksa sesuai ketentuan perlu dilakukan," tegas Sutrisno.

Ia juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi segera menonaktifkan Muryanto dari jabatannya agar fokus menghadapi proses hukum. Semua pejabat yang dipanggil dan diperiksa terkait kasus ini dinilai layak diberhentikan sementara demi menjaga integritas hukum.

Baca Juga:

• Ada Mainan Korupsi Dalam Manipulasi Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD O.K Arya Zulkarnaen Batubara, Dugaan Kuat Menjadi Proyek "Siluman"
• DPC GMNI Jakarta Timur Gelar Aksi di KPK, Mabes Polri, dan Kejagung: Desak Pengusutan Tuntas Kasus Febrie Adriansyah Jangan Terkesan Dilindungi

Sutrisno Pangaribuan

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (PRIMA)

HM Nezar Djoeli Minta KPK Kedepankan Fakta Hukum, Hindari Opini yang Berpotensi Membunuh Karakter Menhut Raja Juli Antoni

KPKM-RI Perkuat Pendampingan Hukum, Biro Hukum Tegaskan Hak Togu Ambarita dan Mariduk Pasaribu Wajib Dilindungi

Ada Mainan Korupsi Dalam Manipulasi Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD O.K Arya Zulkarnaen Batubara, Dugaan Kuat Menjadi Proyek "Siluman"

DPC GMNI Jakarta Timur Gelar Aksi di KPK, Mabes Polri, dan Kejagung: Desak Pengusutan Tuntas Kasus Febrie Adriansyah Jangan Terkesan Dilindungi

Rutan Sidikalang Bantah Tegas Isu Pemerasan Rp280 Juta, Tegaskan Pemberitaan Tidak Benar dan Menyesatkan

Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus