Medan Labuhan,asatupro.com-Sidang perkara pidana dengan terdakwa berinisial SR kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli pada Selasa (1/9/2026). Persidangan yang memasuki agenda pemeriksaan saksi ini diwarnai keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa terkait konstruksi hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tim penasihat hukum terdakwa—terdiri dari Eben Haezar Zebua, S.H., M.H., Andika SM., S.H., Cpl., Yasa'aro Telaumbanua, S.E., S.H., M.H., M.Kn., dan Leonardus Laia, S.H.—menilai bahwa hubungan hukum antara SR dan pelapor berinisial AS murni didasari transaksi pinjam-meminjam uang.
Saksi Pelapor Ungkap Riwayat Pinjaman
Dalam persidangan, saksi pelapor AS mengakui adanya transaksi pinjam-meminjam uang dengan terdakwa yang terjadi sebanyak tiga kali.
Baca Juga:
"Dia utang sebanyak tiga kali, Pak Hakim. Yang pertama Rp10 juta, kedua Rp10 juta dan sudah dicicil Rp4 juta, dan yang ketiga Rp2 juta," ujar AS di hadapan majelis hakim.
Keterangan tersebut dimanfaatkan tim penasihat hukum untuk memperkuat dalil bahwa perkara ini merupakan hubungan keperdataan utang-piutang, bukan tindak pidana penipuan atau penggelapan.
Sementara itu, saksi kedua, Soyem, mengaku tidak mengetahui secara pasti transaksi pinjaman kedua dan ketiga. "Saya tidak tahu, Pak, karena yang kedua dan ketiga saya tidak mendampinginya," ungkap Soyem. Penasihat hukum menilai keterangan Soyem perlu diuji kembali untuk mendalami sejauh mana pengetahuan langsung para saksi terhadap rangkaian transaksi tersebut.
Baca Juga:
Penasihat Hukum Dorong Opsi Restoratif
Menurut tim penasihat hukum, kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran uang tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan cidera janji (wanprestasi).
"Peristiwa ini pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran atau cidera janji (wanprestasi), bukan serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan," tegas penasihat hukum.
Di samping proses persidangan, pihak penasihat hukum juga mendorong keluarga terdakwa untuk menempuh jalan damai dengan mengembalikan sisa sisa pinjaman sekitar Rp18 juta kepada AS.
Sidang Ditunda Satu Minggu
Merespons fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyiapkan tanggapan serta menghadirkan saksi-saksi berikutnya. Ketua Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan dan akan melanjutkan kembali pekan depan.
Status hukum perkara ini masih akan terus diuji di persidangan. Majelis hakim yang berwenang menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana dakwaan JPU atau murni merupakan sengketa keperdataan.
Jakarta, asatupro.com Hanya dalam hitungan hari saja, batas auto rejection bawah (ARB) efek bersifat ekuitas kembali diubah oleh PT Burs
Keuangan
Keluarga Ibu Hamil di Belawan Pertanyakan Progres Laporan, Surat Polisi Memuat Dugaan Perkara Berbeda
Peristiwa
Viktor Silaen Instruksikan Seluruh Plt Kosgoro 1957 Sumut Percepat Konsolidasi dan Musda
Politik
PADANGSIDIMPUAN, Asatupro.com Wali Kota Padangsidimpuan, H. Letnan Dalimunthe, menyatakan akan menelusuri asalusul dua surat pernyataan
Daerah
HUT ke62 Golkar, Andar Amin Harahap Ajak Kader Lebih Dewasa dan ProRakyat, 17 Daerah Tunggu Diskresi Ketum
Politik
Golkar Sumut Siap Bersinergi dengan Kapolda Baru, Tegaskan Pemberantasan Narkoba Jadi Prioritas
Politik
Semarak HUT Partai Golkar ke62 di Sumatera Utara, DPD Golkar Sukses Gelar Syukuran dan Potong Tumpeng
Politik
Ziarah HUT ke62 Golkar, Andar Amin "Pengorbanan Pahlawan Harus Diwujudkan Lewat Karya Nyata"
Politik
Cegah Judi Online dan Penipuan Online, Sat Binmas Polres Dairi Edukasi Warga di Stasiun PT Sepadan Sidikalang
Daerah
STIKes Sentral Wisuda 56 Mahasiswa, DIII Kebidanan Lolos Uji Kompetensi Nasional 100 Persen
Pendidikan
