Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Rhido Jusmadi, bersama M. Fanshurullah Asa dan M. Noor Rofieq selaku Anggota Majelis ini beragendakan Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") oleh Investigator dan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran.
Dalam sidang, Investigator KPPU menduga PT Iforte Solusi Infotek telah melakukan keterlambatan dalam penyampaian notifikasinya selama 1 hari kerja.PT Iforte Solusi Infotek mengambil alih saham PT MCP Indo Utama sebanyak 62,47% pada 22 September 2023 dengan nilai akuisisi sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan untuk memperkuat core system dan menjadikan solusi keuangan terintegraasi (payment player) dalam bentuk pembayaran end to end di Indonesia.
PT Iforte Solusi Infotek merupakan perusahaan infrastruktrur telekomunikasi dan penyedia layanan internet yang berfokus pada layanan konektivitas dan tower fiberization, sedangkan PT MCP Indo Utama merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai layanan transaksi pembayaran digital (fintech payment) dan solusi layanan pedagang (merchant services) yang didukung oleh Iforte untuk memperkuat infrastruktur keuangan digital di Indonesia.
Baca Juga:
Transaksi akusisi berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 26 September 2023, dan mengacu pada kepada ketentuan pada pasal 46 ayat 5 huruf (a) Peraturan KPPU No.3/2023, penghitungan hari dugaan keterlambatan dihitung setelah 30 (tiga puluh) hari kerjapengambilalihan saham efektif yuridis.
Berdasarkan peraturan tersebut, batas waktu penyampaian notifikasi PT Iforte Solusi Infotek kepada KPPU seharusnya paling lambat pada tanggal 7 November 2023. Namun KPPU baru menerima pemberitahuan pengambilan sahamtersebut pada tanggal 8 November 2023.
Oleh karena itu, Investigator menduga telah terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 1 (satu) hari kerja. Berdasarkan hal tersebut, PT Iforte Solusi Infotek diduga telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
Baca Juga:
Setelah mendengarkan paparan LDP dan pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen Pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran, Majelis Komisi akan melanjutkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan berikutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.
Untuk memantau perkembangan lanjutan atas perkara ini, informasi jadwal sidang dapat diketahui melalui tautan https://kppu.go.id/jadwal-sidang/.**
Permohonan maaf dan Klarifikasi oleh Mitra dapur MBG SPPG Palapa Terkait Dugaan Keracunan MBG
Daerah
Jakarta,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai laksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan terkait Dugaan P
Hukrim
Jakarta,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan perdana atas Perkara No
Hukrim
Digerebek di Kos, Polres Simalungun Ciduk Bandar Sabu dengan 54 Plastik Klip Siap Edar
Hukrim
Tebing Tinggi,asatupro.comDalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama Bulan Suci Ramadhan, personel
Hukrim
Tapanuli Selatan,asatupro.comPersonel Satuan Brimob Poldasu Batalyon C menunjukkan komitmen kepedulian sosial kepada masyarakat terdampak d
Daerah
Tapanuli Selatan,asatupro.comSemangat gotong royong antara personel Brimob Batalyon C dan masyarakat kembali terlihat dalam pembangunan rum
Daerah
Medan,asatupro.comSejumlah komponen masyarakat Melayu berkumpul untuk meningkatkan silaturahmi dan buka puasa bersama. Selain itu pertemuan
Medan
Medanasatupro.comPenyaluran paket sembako berupa pasar murah yang digelar oleh PT ARM (Agro Raya Mas), di Jalan Kapten Ilyas/Jalan Jermal R
Medan
Tebing Tinggi, asatupro.comDalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama Bulan Suci Ramadhan, personel Batalyon B
Daerah
