Jakarta,asatupro.com-Bung Karno mengajarkan, perjuangan bangsa ini adalah perjuangan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan seperti yang pernah ia sampaikan dalam pidatonya yang diberi judul Taviv (Tahun Vivere Pericoloso) pada 17 Agustus 1964 ketika ulang tahun negara Indonesia ke-19 tahun yang dalam pidato tersebut beliau menyampaikan dalam bahasa Prancis yaitu perjuangan exploitation de l'homme par l'homme.
Pada intisari dari pidato Taviv tersebut beliau tidak ingin manusia menundukkan manusia lain, memerahnya tidak didasarkan pada kerjasama dan gotong royong untuk kesejahteraan kedua belah pihak. Marhaenisme yang merupakan ajaran Bung Karno menempatkan negara sebagai alat perjuangan rakyat, bukan alat pembenaran kekuasaan. Hak asasi manusia adalah napas demokrasi, bukan tameng politik untuk membungkam kritik.
Baca Juga:
Jansen Henry Kurniawan selaku Ketua DPC GMNI Jakarta Timur menilai pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai, yang menyebut pihak yang ingin meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai pihak yang menentang HAM merupakan bentuk penyempitan makna.
Secara konstruksi berpikir hak asasi manusia jelas menegaskan bahwasanya mengkritik, mengevaluasi, bahkan mempertanyakan efektivitas program pemerintah adalah hak konstitusional warga negara. Menuduh kritik sebagai sikap anti-HAM adalah logika yang berbahaya dan mencerminkan watak otoritarian yang anti-demokrasi.
Ditengah polemik tersebut, banyak pihak pasti mempertanyakan keseriusan Kementerian HAM dalam mengawal dugaan kasus pembunuhan seorang anak berusia 14 tahun oleh oknum anggota Korps Brigade Mobil di Tual. Hak hidup adalah hak paling fundamental dalam hak asasi manusia, ketika hak hidup direnggut dan negara tidak menunjukkan sikap tegas serta keberpihakan pada korban, maka yang tercederai bukan hanya keluarga korban, tetapi juga moral kemanusiaan bangsa.
Baca Juga:
Bung Karno mengajarkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bukan slogan kosong. Negara wajib hukumnya berdiri di sisi rakyat yang tertindas, bukan berdiri di balik meja kekuasaan untuk merasionalisasi kebijakan bahkan melakukan psywar terhadap rakyatnya. Jika Menteri HAM lebih sibuk memberi label kepada pengkritik kebijakan daripada memastikan keadilan atas dugaan pelanggaran hak hidup, maka itu adalah penyimpangan dari mandat konstitusi.
Sikap diam, pembiaran, atau ketidaktegasan terhadap dugaan pelanggaran serius oleh aparat negara hanya akan mempertebal kesan bahwa HAM sedang direduksi menjadi alat legitimasi politik. Inilah yang kami sebut sebagai gejala otoritarianisme gaya baru yaitu demokrasi prosedural yang mengikis substansi kebebasan sipil.
Berdasarkan fakta yang terjadi maka kami DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan :
Medan, asatupro.com Sebanyak 678 peserta menjalani sidang Pantukhir Pusat Calon Bintara (Caba) Prajurit Karier (PK) TNI AD Gelombang III T
Medan
Plt Ketua Nasional GTDI Imbau Peserta Mubes XXV Jaga Keamanan dan Kondusifitas
Nasional
DPD Rumah Gibran Sumut Desak Bongkar Dugaan Pungli di Lapas Binjai Jangan Jadikan Hak Warga Binaan Sebagai Lahan Pungutan
Nasional
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa
Peristiwa
HUT ke4 Satupena.co.id Empat Tahun Berkarya, Menjaga Kepercayaan dan Mewarnai Negeri
Daerah
Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan
Medan
Wabup Dairi Kunjungi Anak Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang, "Pemulihan Fisik dan Mental Harus Tuntas"
Daerah
Olimpiade Sains Dairi 2026 Digelar September Mendatang, Ajang Prestasi Siswa & Guru seSumatera Utara
Pendidikan
Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
Peristiwa
