Agar PPS Kopdes MP itu berjalan dengan maksimal, Jaksa Agung Muda Intelejen (JAMINTEL) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) bakal melakukan pengamanan terhadap proyek nasional tersebut
Komitmen pihak JAMINTEL ini, seperti keterangan resmi yang dikutip asatupro.com, Jumat (6/2/2026), ditandai dengan digelarnya acara penandatanganan pakta integritas terkait PPS Kopdes MP itu di di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam acara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin yang mewakili JAMINTEL Reda Manthovani, menyebutkan bahwa kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan yang diajukan oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Bidang Pangan pada November 2025.
Baca Juga:
Hal itu, lanjut Sarjono Turin, kemudian dipetakan melalui kegiatan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) oleh Direktorat IV pada JAMINTEL.
"Proyek ini dinilai sangat strategis karena berpijak pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 serta Inpres Nomor 17 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan fisik dan pembentukan koperasi di tingkat desa," ujar Sesjamintel
Baca Juga:
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar per desa, Setiawan Budi Cahyono mengatakan, maka total nilai pengamanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp 251.286.000.000.000.
Mengingat besarnya nilai anggaran tersebut, Setiawan Budi Cahyono bilang, Jamintel menekankan pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
"Implementasi pengamanan ini dirancang untuk memitigasi berbagai potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang mungkin muncul selama pelaksanaan," ucap Jamintel melalui Sesjamintel.
Fokus pengamanan mencakup perlindungan terhadap personel agar tetap memiliki integritas dan objektivitas, pengamanan terhadap materiil dan aset negara.
"Terutama terkait status lahan seluas minimal 1.000 m², hingga mengatasi hambatan birokratis yang dipicu oleh tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah," kata Setiawan Budi Cahyono lagi.
Jamintel menegaskan bahwa kehadiran Kejaksaan melalui bidang intelijen murni bersifat preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.
Jamintel secara tegas mengingatkan bahwa pengamanan pembangunan strategis ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk melegalkan pelanggaran hukum.
"Apabila di kemudian hari ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, maka pihak yang terlibat tetap harus bertanggung jawab sepenuhnya sesuai aturan perundang-undangan," ujarnya.
Seluruh Tim PPS juga diinstruksikan agar menjaga netralitas, profesionalitas, dan tidak terjebak dalam praktik-praktik transaksional.
SPBU No. 14.227.331 Batang Toru "Diduga Keras Menjual BBM Solar Subsidi Ke Mafia" Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Hukrim
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra
Daerah
10 SPPG Kabupaten Dairi Yang Telah Memenuhi Syarat menerima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Ketua Satgas MBG Dairi
Daerah
Padangsidimpuan, Asatupro.com Keluarga jurnalis yang rumahnya diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padan
Hukrim
Kasus BBM Subsidi di Tapsel Diduga DitutupTutupi, SPBU Pemasok Belum Tersentuh Hukum
Hukrim
Bareskrim Gerebek THM New Zone di Medan, 34 Orang Diamankan Diduga Terkait Dengan Narkoba
Hukrim
Lomba Cerdas Cermat SMA SiantarSimalungun Digelar, Tanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini
Pendidikan
Bos PLN Minta Maaf, Ungkap Penyebab Listrik Padam BerjamJam di Sumatera
Nasional
LLDikti Wilayah I Raih Penghargaan Implementasi Full CMS Terbaik dari Kemenkeu RI
Pendidikan
