Agar PPS Kopdes MP itu berjalan dengan maksimal, Jaksa Agung Muda Intelejen (JAMINTEL) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) bakal melakukan pengamanan terhadap proyek nasional tersebut
Komitmen pihak JAMINTEL ini, seperti keterangan resmi yang dikutip asatupro.com, Jumat (6/2/2026), ditandai dengan digelarnya acara penandatanganan pakta integritas terkait PPS Kopdes MP itu di di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam acara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin yang mewakili JAMINTEL Reda Manthovani, menyebutkan bahwa kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan yang diajukan oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Bidang Pangan pada November 2025.
Baca Juga:
Hal itu, lanjut Sarjono Turin, kemudian dipetakan melalui kegiatan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) oleh Direktorat IV pada JAMINTEL.
"Proyek ini dinilai sangat strategis karena berpijak pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 serta Inpres Nomor 17 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan fisik dan pembentukan koperasi di tingkat desa," ujar Sesjamintel
Baca Juga:
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar per desa, Setiawan Budi Cahyono mengatakan, maka total nilai pengamanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp 251.286.000.000.000.
Mengingat besarnya nilai anggaran tersebut, Setiawan Budi Cahyono bilang, Jamintel menekankan pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
"Implementasi pengamanan ini dirancang untuk memitigasi berbagai potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang mungkin muncul selama pelaksanaan," ucap Jamintel melalui Sesjamintel.
Fokus pengamanan mencakup perlindungan terhadap personel agar tetap memiliki integritas dan objektivitas, pengamanan terhadap materiil dan aset negara.
"Terutama terkait status lahan seluas minimal 1.000 m², hingga mengatasi hambatan birokratis yang dipicu oleh tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah," kata Setiawan Budi Cahyono lagi.
Jamintel menegaskan bahwa kehadiran Kejaksaan melalui bidang intelijen murni bersifat preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.
Jamintel secara tegas mengingatkan bahwa pengamanan pembangunan strategis ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk melegalkan pelanggaran hukum.
"Apabila di kemudian hari ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, maka pihak yang terlibat tetap harus bertanggung jawab sepenuhnya sesuai aturan perundang-undangan," ujarnya.
Seluruh Tim PPS juga diinstruksikan agar menjaga netralitas, profesionalitas, dan tidak terjebak dalam praktik-praktik transaksional.
Ketum Gema Santri Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Hindari Hoaks di Momen Maulid Nabi
Nasional
Medan, asatupro.com Sebanyak 678 peserta menjalani sidang Pantukhir Pusat Calon Bintara (Caba) Prajurit Karier (PK) TNI AD Gelombang III T
Medan
Dandim 0208/Asahan dan Bupati Tinjau Kesiapan KDKMP di Sei Kamah Baru
Daerah
Bina Kemandirian Desa, Tim PPK Ormawa BEM Untag Semarang Latih Kader PKK dan Posyandu Olah TOGA Menjadi Produk Herbal
Pendidikan
Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Garuda dan Sumur Bor di Deliserdang
Daerah
Dukung Ketahanan Pangan dan Kemandirian Warga Binaan Lapas Kelas I Medan Resmikan Budidaya Hidroponik dan Ikan Air Tawar
Medan
Oknum Pengacara "Jual Janji" Resmi Dilaporkan ke Polda Sumut, Diduga Tipu Keluarga Untuk Bebaskan Tersangka Tahanan Narkoba Sebesar Rp200 Jt
Peristiwa
Plt Ketua Nasional GTDI Imbau Peserta Mubes XXV Jaga Keamanan dan Kondusifitas
Nasional
DPD Rumah Gibran Sumut Desak Bongkar Dugaan Pungli di Lapas Binjai Jangan Jadikan Hak Warga Binaan Sebagai Lahan Pungutan
Nasional
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
