Jadi Proyek Pembangunan Strategis, Pelaksanaan Kopdes MP Senilai Rp 251 Triliun Bakal Diamankan JAMINTEL Kejagung RI

Selain itu, kata dia, tim PPS juga mewaspadai tantangan logistik di daerah terpencil serta potensi kendala administrasi karena penggunaan pola swakelola tipe II dalam pembangunannya.

Jamintel menegaskan bahwa kehadiran Kejaksaan melalui bidang intelijen murni bersifat preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.

Jamintel secara tegas mengingatkan bahwa pengamanan pembangunan strategis ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk melegalkan pelanggaran hukum.

"Apabila di kemudian hari ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, maka pihak yang terlibat tetap harus bertanggung jawab sepenuhnya sesuai aturan perundang-undangan," ujarnya.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Kembali Lakukan Reshuffle Kabinet Merah Putih, Ini Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik
• Presiden Prabowo Kirim Surpres Pemberhentian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Ditunjuk Jadi Calon Pengganti

Seluruh Tim PPS juga diinstruksikan agar menjaga netralitas, profesionalitas, dan tidak terjebak dalam praktik-praktik transaksional.

Presiden Prabowo Kembali Lakukan Reshuffle Kabinet Merah Putih, Ini Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik

Presiden Prabowo Kirim Surpres Pemberhentian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Ditunjuk Jadi Calon Pengganti

SHM Diduga Terbit di Atas HGU Aktif, Kejatisu Terkesan Lamban: Formapera Siap Turun Aksi dan Bawa ke Kejagung

Suahasil Gantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, Simak Profilnya

DPC GMNI Jakarta Timur Imbau Masyarakat Evaluasi Objektif Pemerintahan Prabowo-Gibran Momentum September Hitam

Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Garuda dan Sumur Bor di Deliserdang