Pabrik Batching Plant di Batu Bara Diduga Beroperasi Tanpa Izin Lengkap, Satpol PP Didorong Lakukan Penertiban

Batu Bara,asatupro.com-Dugaan pelanggaran perizinan usaha kembali mencuat di Kabupaten Batu Bara. Sebuah pabrik Batching Plant yang berlokasi di Dusun X, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, diduga telah beroperasi dan memproduksi beton ready mix tanpa mengantongi izin operasional lengkap sebagaimana diwajibkan pemerintah.

Pabrik tersebut terindikasi telah mendistribusikan beton ke sejumlah proyek di berbagai daerah, termasuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, meski belum memenuhi persyaratan administratif utama sebagai industri berisiko tinggi.

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, hingga kini fasilitas tersebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dua dokumen ini merupakan syarat mutlak agar bangunan industri dinyatakan sah dan layak untuk beroperasi.

Ironisnya, di lokasi pabrik juga tidak ditemukan papan nama perusahaan, yang seharusnya menjadi identitas resmi badan usaha serta bentuk keterbukaan informasi kepada publik.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Resmikan Empat SPPG Polres Karo Dukung Program MBG
• Polres Batu Bara Ungkap Peredaran Sabu di Sei Balai, Sita 16,99 Gram dari Tersangka

Saat dikonfirmasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa pabrik PT Tunas Pilar Sejahtera belum mengantongi izin yang dipersyaratkan.

"Kami hanya menerima pengajuan dari PT Tunas Pilar Sejahtera beberapa bulan lalu, namun hingga saat ini belum ada permohonan PBG dan SLF," ujar Ardi Zikri Muazro, ST, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan PUTR Batu Bara.

Zikri menegaskan, industri Batching Plant dikategorikan sebagai kegiatan usaha berisiko tinggi, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 28 Tahun 2025.

Baca Juga:

• Gudang Penimbun BBM Pasar 4 Barat Marelan di Gerebek Petugas
• Ramadan Bersama Gerindra Sumut: Santunan Anak Yatim hingga Hadiah Buku Prabowo

Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional yang telah diverifikasi, Sertifikat Standar (SS) setelah pemenuhan standar teknis, serta PBG dan SLF guna menjamin keamanan bangunan, fasilitas, dan proses produksi.

"Tanpa kelengkapan izin tersebut, kegiatan produksi beton tidak dapat dinyatakan sah dan berpotensi dikenakan sanksi administratif hingga penghentian operasional," tegasnya.

Tak hanya soal perizinan bangunan, hasil investigasi tim juga mengungkap dugaan serius lain. Dalam proses produksi, pabrik tersebut diduga menggunakan solar bersubsidi, yang jelas dilarang untuk kegiatan industri.

Sementara itu, pihak manajemen yang dikonfirmasi dari Bekasi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Kapasitas tangki bahan bakar mencapai 5.000 liter. Kebutuhan solar per minggu diperkirakan 5.000–10.000 liter karena masih menggunakan genset. Jenis bahan bakar diklaim Solar Industri B40 bersertifikat dan Target harga pembelian disebut sekitar Rp11.000 per liter.

Namun, data harga dan indikasi di lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan, yang menguatkan dugaan penggunaan BBM bersubsidi.

Atas temuan ini, masyarakat dan aktivis mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara serta instansi terkait untuk segera melakukan penertiban, menghentikan operasional pabrik, dan menindak tegas pelaku usaha yang diduga melanggar aturan perizinan dan penyalahgunaan BBM subsidi.

Penegakan hukum dinilai penting demi menciptakan iklim usaha yang adil, melindungi keselamatan publik, serta mencegah kerugian negara akibat praktik ilegal yang terus dibiarkan.

Kapolda Sumut Resmikan Empat SPPG Polres Karo Dukung Program MBG

Polres Batu Bara Ungkap Peredaran Sabu di Sei Balai, Sita 16,99 Gram dari Tersangka

Gudang Penimbun BBM Pasar 4 Barat Marelan di Gerebek Petugas

Ramadan Bersama Gerindra Sumut: Santunan Anak Yatim hingga Hadiah Buku Prabowo

Wakapoldasu Pimpin Tim Safari Ramadhan 1447 H Poldasu ke Batubara

Ini Daftar Lengkap 252 SPPG di Sumut yang Diberhentikan Sementara Hingga Penuhi Syarat