Kamis, 05 November 2026
HUT KE 2 ASATUPRO.COM 2026
HUT TNI KE 81

Kejari Madina Tahan Kabid dan Petugas Dinas Pertanian Atas Kasus Dugaan Korupsi Dana PSR Rp.1,9 Miliar

Zulhamdani Napitupulu - Rabu, 03 Desember 2025 16:15 WIB
Kejari Madina Tahan Kabid dan Petugas Dinas Pertanian Atas Kasus Dugaan Korupsi Dana PSR Rp.1,9 Miliar
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal Resmi Menahan Dua Tersangka Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2021.

Penyabungan,asatupro.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2021 senilai Rp1.996.722.000. Penahanan dilakukan usai penyidik menetapkan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara hampir setengah miliar rupiah.

Dua tersangka tersebut yakni FL, mantan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, serta MW, Petugas Penilai Kemajuan Fisik Kegiatan PSR. Keduanya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas I B Panyabungan terhitung sejak hari ini.

Plt. Kepala Kejari Madina Yos A Tarigan, S.H., M.H., M.Ikom, didampingi Kasi Intel Jufri Banjarnahor, S.H., M.H., dan Kasi Pidsus Herianto, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan lebih dari dua alat bukti yang menunjukkan adanya dugaan rekayasa dan penyimpangan sejak awal pelaksanaan program.

Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi bahwa lahan milik anggota Kelompok Tani TS tidak dilakukan penanaman sama sekali, meski anggaran peremajaan telah dicairkan. Penyimpangan diduga dilakukan demi kepentingan pribadi pihak tertentu.

Hasil perhitungan ahli independen mencatat kerugian negara mencapai Rp488.467.000.

Baca Juga:

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider, mereka juga dijerat Pasal 3 UU Tipikor.

Yos A Tarigan menegaskan bahwa program PSR merupakan program prioritas nasional yang strategis bagi keberlanjutan pangan dan energi. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan akan ditindak tegas.

"Perkara ini akan terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru bila ditemukan bukti yang cukup," tegasnya.

Baca Juga:

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi dengan melaporkan dugaan penyimpangan melalui kanal resmi Kejaksaan.

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Perkuat Sinergi Hukum! Tim Jampidmil Kejagung Audiensi dengan Pangdam I/BB di Medan
Diduga Terlibat Jual-Beli Proyek & Fee 10%, GMPET-SU Desak Wali Kota Medan Copot Kadis SDABMBK dan Minta APH Tangkap Oknum FR
Direktur PT Toba Pulp Lestari Ditangkap dan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Transfer Pricing
Mahasiswa Soroti Dugaan Ketidakberesan LLTT, Tirtanadi Diminta Buka Data
Misteri Rp8 Miliar Lahan Tani Pengungsi Sinabung di Desa Rimo Bunga, Siapa Penerbit SPM dan ke Mana Uang Dibayarkan?
SHM Diduga Terbit di Atas HGU Aktif, Kejatisu Terkesan Lamban: Formapera Siap Turun Aksi dan Bawa ke Kejagung
komentar
beritaTerbaru