Puluhan Nakes RS Bachtiar Djafar Diduga Tak Miliki Sertifikat Kompetensi, (Kredensialing) Ada Unsur Kesengajaan dari Direktur?

Medan,asatupro.com-Aroma dugaan pelanggaran serius tercium dari manajemen RS Bachtiar Djafar Medan. Puluhan tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit tersebut dikabarkan tidak memiliki sertifikat kompetensi atau surat kredensial resmi, meski sudah bekerja bertahun-tahun.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, proses kredensialing yakni verifikasi dan penilaian kompetensi tenaga medis untuk mendapatkan izin praktik di rumah sakit tidak pernah dilakukan selama hampir tiga tahun terakhir.

Padahal, kegiatan ini merupakan syarat wajib bagi rumah sakit yang menjalankan layanan kesehatan profesional kepada masyarakat khususnya pasien BPJS Kesehatan.

Lebih parah lagi, dugaan muncul bahwa mandeknya proses kredensialing bukan sekadar kelalaian, melainkan kesengajaan dari petinggi RS Bachtiar Djafar termasuk Direktur Irlian Syahputra.

Baca Juga:

• Kasus Layanan Jantung JKN Melonjak, BPJS Kesehatan Dorong Penguatan Deteksi Dini dari Puskesmas
• Dengan Tema JKN Kuat Rakyat Sehat & Ekonomi Melesat, BPJS Kesehatan Expose Capaian Keberhasilan

Seorang sumber internal rumah sakit menyebut, sudah beberapa kali mengajukan dan mempertanyakan kapan kredensialing dilakukan oleh pihak RS Bachtiar Djafar, guna kepastian untuk melakukan tindakan medis. Namun, sampai sekarang tak kunjung dilaksanakan, seolah-olah sengaja dibiarkan dengan alasan yang sengaja dibuat buat.

"Sempat kami tanya ke Dirut, ia bilang urusan Kabid TU, lantas Kabid TU dengan lantang mengatakan sayanglah uang nya di pergunakan." kata Sumber.

Akibat kondisi ini, puluhan nakes kehilangan hak profesional, tidak bisa memperbarui izin praktik, dan rawan menghadapi sanksi hukum jika tetap melayani pasien tanpa dokumen sah.

Baca Juga:

• RSU Mitra Medika Tanjung Mulia Medan Diduga Manipulasi Klaim BPJS Kesehatan Khusus Operasi Mata Katarak Gunakan Data KTP Lain Pada Tahun 2023 dan 2024
• Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026

Di sisi lain, sumber lain juga mengungkap bahwa anggaran kredensialing tetap dianggarkan setiap tahun, namun tidak pernah terealisasi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar ke mana larinya dana tersebut.

Terpisah, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bachtiar Djafar, dr Irliyan Saputra, saat dikonfirmasi awak media menyebutkan, bahwa untuk nakes seperti dokter, bidan dan perawat sudah dilakukan kredensialing dan mendapatkan sertifikat kompetensi.

"Sudah dilakukan kredensialing & mendapatkan sertifikat kompetensi." Ujar Kepala RS yang juga menjabat Plt Kadis Kesehatan Medan.

Kasus ini menambah daftar panjang buruknya tata kelola dan transparansi anggaran di dunia kesehatan, yang seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan keselamatan pasien.

Tindakan direktur rumah sakit yang tidak melakukan kredensialing terhadap tenaga kesehatan (nakes) selama tiga tahun merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi di Indonesia dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta administratif.

Kasus Layanan Jantung JKN Melonjak, BPJS Kesehatan Dorong Penguatan Deteksi Dini dari Puskesmas

Dengan Tema JKN Kuat Rakyat Sehat & Ekonomi Melesat, BPJS Kesehatan Expose Capaian Keberhasilan

RSU Mitra Medika Tanjung Mulia Medan Diduga Manipulasi Klaim BPJS Kesehatan Khusus Operasi Mata Katarak Gunakan Data KTP Lain Pada Tahun 2023 dan 2024

Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026

Dipastikan Aman Stok Beras Saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Terungkap! Harta Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah Cuma Rp482 Juta, Tapi Utangnya Tembus Rp2,6 Miliar