“4 Aktivis Ditangkap, Pejabat Diduga di Tempat Hiburan: Koalisi Sipil Gelar Rembuk Rakyat”

Padangsidimpuan, Asatupro.com – Dalam waktu dekat, Koalisi Masyarakat Sipil Kota Padangsidimpuan, yang dipimpin oleh M. Hadi Susandra Lubis, akan menggelar "Rembuk Rakyat", sebuah forum terbuka untuk mendengarkan aspirasi dan menggali kebenaran di balik berbagai persoalan hukum yang belakangan ini mengguncang Kota Padangsidimpuan.

Isu utama yang menjadi sorotan dalam rembuk rakyat ini adalah penangkapan empat aktivis Padangsidimpuan oleh Polres Padangsidimpuan, yang diduga kuat dan disebut - sebut berkaitan dengan video seorang ASN (Ajudan Wakil Waikota) bersama Wakil Wali Kota Padangsidimpuan di sebuah tempat hiburan malam. Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat karena keempat aktivis yang selama ini dikenal vokal justru menjadi pihak yang ditangkap, bukan mereka yang disebut berada dalam video tersebut.

"Rembuk rakyat ini lahir dari keresahan publik. Yang seharusnya diperiksa adalah mereka yang ada di dalam video, bukan orang yang menyuarakan kebenaran," tegas M. Hadi Susandra Lubis, Ketua Koalisi Masyarakat Sipil, Rabu (22/10/2025) di salah satu coffe Shop di Padangsidimpuan.

Menurut Hadi, kejanggalan dalam penanganan kasus ini menjadi cerminan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Kota Padangsidimpuan. Ia menilai, hukum seolah hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Baca Juga:

• Bayar Denda Administratif Rp286,4 Juta, Pelaku Rokok Ilegal di Padangsidimpuan Dilepaskan Bea Cukai
• Hanya Satu Perusahaan Ajukan Penawaran, LPSE Padangsidimpuan Sebut Tender Tetap Bisa Gagal dan Diulang

Kondisi ini diperparah dengan lambannya penanganan sejumlah kasus lain, termasuk kasus pembakaran rumah orang tua seorang wartawan di Padangsidimpuan yang hingga kini belum menemukan kepastian hukum. Peristiwa itu tidak hanya mengancam keselamatan jurnalis dan keluarganya, tetapi juga mencederai kebebasan pers dan hak atas rasa aman warga negara.

"Kalau rumah orang tua wartawan bisa dibakar tanpa kejelasan hukum, bagaimana nasib masyarakat yang tidak punya akses dan kekuatan? Ini pertanyaan yang harus dijawab aparat penegak hukum," ujar Hadi dengan tegas.

Rembuk rakyat yang akan digelar di pusat Kota Padangsidimpuan ini akan mengundang masyarakat dari enam kecamatan untuk hadir dan berdiskusi bersama, termasuk tokoh pemuda, mahasiswa, akademisi, dan aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.

Baca Juga:

• Ibu Korban Desak Kapolri Evaluasi Kapolres Dairi, Tangis Pecah Ceritakan Penahanan Putrinya 30 Hari
• Indra Tan dan Partners Layangkan Somasi Keras: PT Mandiri Ekspres Sejahtera Gadai Diancam Pidana, Gugatan Masif Usai Rampas Paksa Kendaraan Klien

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa rembuk rakyat ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi gerakan moral rakyat untuk menuntut transparansi, menolak pembungkaman, dan membangkitkan kesadaran bahwa keadilan hanya bisa hidup bila rakyat berani bersuara.

Seruan moral pun juga disuarakan, M. Hadi Susandra Lubis, yang Ia sampaikan, bahwa situasi yang terjadi di Padangsidimpuan hari ini menjadi potret kecil dari wajah penegakan hukum di negeri ini — ketika keberanian berbicara justru dibalas dengan penangkapan, dan kebenaran harus berhadapan dengan kekuasaan.
Namun sejarah menunjukkan, ketika hukum kehilangan nurani, rakyatlah yang harus menghidupkannya kembali.

"Melalui rembuk rakyat ini, masyarakat Padangsidimpuan diingatkan bahwa keadilan tidak akan datang dari atas, melainkan dari kesadaran bersama di bawah. Karena hukum tanpa keadilan hanyalah alat kekuasaan, dan rakyat tanpa keberanian hanyalah penonton atas ketidakadilan itu sendiri," tandas, Hadi, dengan tegas (MN)

Bayar Denda Administratif Rp286,4 Juta, Pelaku Rokok Ilegal di Padangsidimpuan Dilepaskan Bea Cukai

Hanya Satu Perusahaan Ajukan Penawaran, LPSE Padangsidimpuan Sebut Tender Tetap Bisa Gagal dan Diulang

Ibu Korban Desak Kapolri Evaluasi Kapolres Dairi, Tangis Pecah Ceritakan Penahanan Putrinya 30 Hari

Indra Tan dan Partners Layangkan Somasi Keras: PT Mandiri Ekspres Sejahtera Gadai Diancam Pidana, Gugatan Masif Usai Rampas Paksa Kendaraan Klien

KELARIFIKASI DAN BANTAHAN KERAS, Tudingan Status DPO Terhadap Guntur Sahputra Adalah Hoaks dan Fitnah Keji Oknum Tak Bertanggung Jawab!

Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional