KPPU Kenakan Denda Rp10 Miliar Kepada PT Tamaris Hidro

Jakarta,asatupro.com-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi dendakepada PT Tamaris Hidro sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) akibat keterlambatan dalam pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham yang dilakukannya atas PT
Sumber Baru Hydropower.

Sanksi tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan atas Perkara Nomor 06/KPPU-M/2024 terkait Dugaan Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Sumber Baru Hydroprower oleh PT Tamaris Hidro, Senin 11 November 2024 di Kantor KPPU Jakarta.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis
Budi Joyo Santoso serta Aru Armando dan Gopprera Panggabean sebagai Anggota Majelis.

Sebagai informasi, perkara ini bermula dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Tamaris Hidro atas saham PT Sumber Baru Hydropower dalam dua kali tahap transaksi pada tahun 2021. PT Tamaris Hidro adalah perusahaan energi terbarukan, bagian dari entitas bisnis Grup Salim, yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM).

Baca Juga:

• Ketua Panja DPR : Revisi UU Terkait KPPU Akan Diwujudkan
• KPPU Kanwil I Lakukan Koordinasi Dengan BPK Sumut Untuk Penguatan Sinergi Antar Lembaga Pengawasan Negara

Sementara PT Sumber Baru Hydropower merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga minihidro. Dalam proses persidangan mengemuka bahwa PT Tamaris Hidro, sebagai Terlapor, melakukan pengambilalihan saham PT Sumber Baru Hydropower dalam dua kali tahap transaksi yaitu melalui pembelian saham pada tanggal 14 April 2021 sebanyak 79,33% (tujuh puluh
sembilan koma tiga puluh tiga persen) atau setara 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) lembar saham dan kedua pada tanggal 16 April 2021 sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) lembar saham.

Baca Juga:

• KPPU Dan KEMENKOP RI Bahas Strategi Memperkuat Daya Saing
• OJK Hormati Sidang KPPU Terkait Dugaan Kartel Suku Bunga Pinjaman Daring

Ketua Panja DPR : Revisi UU Terkait KPPU Akan Diwujudkan

KPPU Kanwil I Lakukan Koordinasi Dengan BPK Sumut Untuk Penguatan Sinergi Antar Lembaga Pengawasan Negara

KPPU Dan KEMENKOP RI Bahas Strategi Memperkuat Daya Saing

OJK Hormati Sidang KPPU Terkait Dugaan Kartel Suku Bunga Pinjaman Daring

Diduga Ada Kartel Suku Bunga, KPPU Sidangkan Perkara Pinjaman Daring Senilai Rp 1.650 Triliun

KPPU : Jelang Lebaran, Mayoritas Komoditas Mengalami Kenaikan Harga