Begini Penjelasan Pemerintah Terkait Kebijakan Perekonomian Nasional

Jakarta, asatupro.com - Melalui sebuah media nasional di Jakarta beberapa waktu yang lalu, Chief Economist Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik, Aaditya Mattoo, memberikan pernyataan terkait perkembangan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir.

Aaditya Mattoo menyatakan bahwa dinamika kondisi ekonomi Indonesia ternyata masih sangat bergantung pada fluktuasi siklus harga komoditas dunia, khususnya batubara dan minyak kelapa sawit.

Terkait kritikan tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, seperti dikutip asatupro.com, Jumat (11/10/2024),

memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif.

Baca Juga:

• OTT KPK di Medan, Sejumlah Pihak Terjaring Operasi Senyap
• MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Sayonara Coblosan 5 Kotak Suara

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pandangannya dalam sebuah acara peluncuran buku "Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap" yang ditulis karya Saleh Husin, Menperin sebelumnya, di Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0 Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mengamati laporan dari pihak Bank Dunia dimaksud, dan justru tidak terlihat menyinggung soal fluktuasi harga komoditas dan kebijakan restriksi impor.

Karenanya, Agus Gumiwang Kartasasmita menganggap aneh kutipan yang dilakukan oleh pihak media nasional tersebut terhadap laporan Bank Dunia tersebut terkait perekonomian nasional.

Baca Juga:

• MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Pileg DPRD Bareng Pilkada
• Sinergi Dana Desa dan Koperasi Desa Merah Putih dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa

Kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita juga melihat pernyataan Mattoo yang juga dikutip adalah tentang kebijakan restriksi impor pemerintah Indonesia yang dianggap masih cukup ketat.

Khususnya untuk beberapa komoditas dan produk yang dinilai mengakibatkan sektor manufaktur nasional belum cukup kuat untuk menopang perekonomian Indonesia di saat siklus harga komoditas melandai.

Menperin menyampaikan, hal tersebut juga kontradiktif, karena restriksi impor diterapkan sebagai affirmative action untuk melindungi industri dalam negeri.

"Restriksi impor tidak melulu salah, tapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah pengetatan impor untuk barang-barang jadi," ujar Menperin.

OTT KPK di Medan, Sejumlah Pihak Terjaring Operasi Senyap

MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Sayonara Coblosan 5 Kotak Suara

MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Pileg DPRD Bareng Pilkada

Sinergi Dana Desa dan Koperasi Desa Merah Putih dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa

FROMPER : Sekolah Gratis di Sumut Harus Modern dan Berkualitas, Bukan Sekadar Bebas SPP

Luarbiasa, ICRAF Sudah Bikin Petani Sawit di Kabupaten Labura Bahagia