Pemotongan Dana Otsus Melanggar Undang-undang, Usman Lamreung: Wakil Aceh di Parlemen Kenapa Diam Saja?

Banda Aceh,asatupro.com-Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp 300 triliun dalam APBN 2025. Langkah ini diambil untuk menghemat pengeluaran negara agar program-program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pengamat Kebijakan dan Pemerintahan Aceh Dr Usman Lamreung menilai, kebijakan itu menimbulkan dampak signifikan terhadap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk Aceh, terutama akibat pengurangan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Akademisi ini mengingatkan, bahwa dana Otsus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Alokasinya, untuk saat ini, hanya tersisa satu persen dari total anggaran.

Seharusnya, kata Usman, pemerintah pusat tidak mengurangi alokasi dana tersebut, karena sudah diatur dalam undang-undang dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi hingga tahun 2027.

Baca Juga:

• Prof. Saiful Anwar Matondang Hadiri Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI: Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
• Kajari Karo Danke Rajagukguk Ditarik ke Kejagung Imbas Kasus Amsal Sitepu

Oleh karena itu, sambungnya, Pusat tidak seharusnya melakukan pemotongan atau pengurangan terhadap anggaran Aceh yang bersumber dari dana Otsus.

"Pemerintah pusat seharusnya tetap berpegang pada persentase yang telah ditetapkan, bukan pada nominal tertentu," ujarnya kepada Asatupro.com Baru baru ini Usman mengingatkan, rakyat Aceh pasti berharap agar kebijakan ini dapat ditinjau kembali.

Meskipun penghematan dan efisiensi anggaran penting, namun pemotongan dana Otsus Aceh yang anya tinggal satu persen seharusnya tidak dilakukan, karena hal itu merupakan amanah undang-undang. Dia mendorong agar anggota DPR RI dan DPD RI bersikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan Aceh. Mereka seharusnya tidak tinggal diam, tetapi aktif melakukan protes dan upaya lainnya agar pemotongan dana Otsusdapat dipertimbangkan kembali.

Baca Juga:

• Hinca Panjaitan Singgung Dugaan Konflik Kepentingan, Pemkab Karo Buka Suara Soal Mobil Dinas
• LBH Medan Desak Jaksa Agung Segera Copot Kajari Karo dan Jajaran Terlibat

Pengurangan dana ini, lanjut Usman, pasti berdampak pada pembatalan program-program yang telah direncanakan dan disepakati. "Oleh karena itu, perwakilan Aceh di DPR RI dan DPD RI harus segera merespons dan bertindak atas kebijakan pemerintah pusat ini," tutupnya.

Prof. Saiful Anwar Matondang Hadiri Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI: Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kajari Karo Danke Rajagukguk Ditarik ke Kejagung Imbas Kasus Amsal Sitepu

Hinca Panjaitan Singgung Dugaan Konflik Kepentingan, Pemkab Karo Buka Suara Soal Mobil Dinas

LBH Medan Desak Jaksa Agung Segera Copot Kajari Karo dan Jajaran Terlibat

Kajati Sumut Minta Maaf di DPR Buntut Gaduh Kasus Amsal Sitepu

DPP FROMPER : Dengan Pengawalan Komisi III DPR RI, Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Harus Terang Benderang