Cegah Penyimpangan Dalam Pelaksanaan SPMB: Ombudsman Membuka Posko Pengaduan
Cegah Penyimpangan Dalam Pelaksanaan SPMB Ombudsman Membuka Posko Pengaduan
Nasional
Pandangan dan masukan mantan Bupati Nias 2(dua) periode ini, untuk mendesak Presiden untuk mencabut Moratorium.
Tambahnya, jeritan masyarakat Kepulauan Nias yang masih daerah tertinggal, tanpa intervensi anggaran yg maximal dari APBN pusat di Bidang Infrastruktur, Aksesibilitas antara daerah dengan daerah serta daerah dengan pusat, baik darat, laut maupun udara maka 25 tahun lagi pun kep Nias tidak akan keluar dari ketertinggalan, paparnya.
Sehingga saat ini sudah 80 thn Indonesia merdeka tetap tidak bisa masuk Investor untuk memberdayakan potensi yg dimiliki oleh daerah.
Baca Juga:
Aset PLN saja di Kep Nias hingga tahun 2015 hanya 6,5 MW sampai sekarang baru sekitar 80 MW dan Tower transmisi baru mulai dibangun tahun 2016. Itupun masih paling yang 75 KV paling rendah.
Seperti apa yang disampaikan oleh Amizaro Waruwu Bupati Nias Utara adalah benar-benar jeritan dan kerinduan seluruh masyarakat Kep Nias.
Kita berharap semoga Presiden memperhatikan sungguh-sungguh dua masalah ini, ucap Sokhiatulo Laoli.
Baca Juga:
Sokhiatulo Laoli jugs mengusulkan kepada Pak Bupati Amizaro Waruwu, merupakan pengurus FORKADA( Forum Kepala Daerah ).
"Kalau bisa Forkada bersama BPPKN( Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias) mengundang dan kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh2 politik, tokoh2 agama, tokoh2 Pemuda dan tokoh2 Akademisi Ono Niha Indonesia secara bersama2 membahas strategi perjuangan Pemekaran Provinsi Kep Nias, dan termasuk mendesak Presiden utk mencabut Moratorium.
Ini merupakan usulan saran sehat dari mantan Bupati dua periode sekaligus tokoh Kepulauan Nias , yang berkiprah dimasanya dan telah banyak sukses ciptakan pembangunan luar biasa( anggaran pusat) di pulau Nias diantaranya, Listrik, RSU Dr THOMSEN NIAS, perluasan Bandara Binaka dan Stasiunnya.
Lanjut, Sokhiatulo Laoli.MM: Mari kita tunjukkan bahwa persatuan dan kekompakan kita seluruh elemen masyarakat tanpa melihat kelompok2 dan perbedaan2 warna politik. Hanya dengan cara ini kita bisa berjuang bersama sama dalam mencapai cita2 bersama yaitu Prov Kep Nias.
Kita coba hilangkan ego masing2 kelompok dan perbedaan2 warna dan pandangan masing2 pribadi dan kelompok tapi mari kita tunjukkan bahwa kita hanya satu yaitu Ono Niha.
Dan hal Ini adalah hasil diskusi kita dengan ketua Komisi 2 DPR RI, terangnya mengakhiri.**
Cegah Penyimpangan Dalam Pelaksanaan SPMB Ombudsman Membuka Posko Pengaduan
Nasional
Kecamatan Medan Helvetia Didampingi Ketua LPM Arya Syahputra Bagikan SAGU KITA kepada Masyarakat
Medan
Gelar Sambang Dan Koordinasi, Kasat Binmas Polres Binjai Jalin Sinergi Dengan Pemerintah Kecamatan Binjai Utara
Daerah
Bikin Bangga ! Alarick Danish, Atlit Cilik Asal Kota Medan Raih Medali Emas di Kejurnas Wadokai KarateDo Indonesia 2026
Olahraga
Jakarta, asatupro.com PTPN IV PalmCo menggesa program transformasi perkebunan kelapa sawit milik rakyat melalui sebuah skema bertajuk BUM
Perkebunan
Diduga SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Milik Menantu Salah Satu Mantan Petinggi No Satu Di Sumut
Hukrim
Pemkab Dairi Luncurkan Asuransi Parametrik untuk Lindungi Petani Kopi dari Risiko Iklim
Daerah
Kapolres Binjai Bersama Timsus Anti Begal Melaksanakan Patroli KRYD Di Wilayah Hukum Polres Binjai
Daerah
Sosok Hisar P. Rumapea, S.H. Punya Kapabilitas Tinggi, Sebagai Kasi Penegakan Hukum, KUPT Wil II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Sosok
Diduga Jadi Sarang Mafia BBM Subsidi, Aktivitas Mencurigakan di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Terpantau Bebas Beroperasi
Hukrim