Pertemuan berlangsung hangat di Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Herbet Aruan, serta Kepala Bagian Humas Pemko Pematangsiantar Herman.
Dalam pertemuan tersebut, Ridho menjelaskan bahwa KPPU menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia juga memaparkan bahwa tugas dan fungsi KPPU mencakup penegakan hukum persaingan usaha, advokasi kebijakan pemerintah, pengendalian merger dan akuisisi, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Ridho menyampaikan bahwa saat ini KPPU Kanwil I tengah menangani laporan terkait dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa melalui Penunjukan Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematangsiantar. Di sisi lain, dalam bidang kajian dan advokasi kebijakan, KPPU Kanwil I juga sedang mengkaji implementasi program MBG (Makan Bergizi Gratis) dari perspektif persaingan usaha, serta melakukan kajian mengenai koperasi desa merah putih.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi perekonomian di Kota Pematangsiantar. Ia menjelaskan bahwa struktur ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi bergerak secara sinergis di berbagai bidang utama, seperti perdagangan, jasa, pertanian, industri, dan pengembangan UMKM. Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui berbagai program kemitraan dengan pelaku usaha, termasuk kerja sama antara UMKM dan ritel modern.
"Untuk meningkatkan perekonomian di Pematangsiantar, pemerintah berencana memperkuat kerja sama antara UMKM dengan toko ritel modern, sehingga daya saing produk lokal semakin meningkat," ujar Wesly.
Baca Juga:
Ia juga menambahkan bahwa program MBG di Kota Pematangsiantar telah berjalan dengan baik, sementara pengelolaan koperasi merah putih masih memerlukan optimalisasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sebagai penutup, Ridho menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar atas keterbukaannya dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan KPPU. Ia menegaskan komitmen KPPU untuk terus mendukung kebijakan daerah yang berpihak pada penciptaan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, serta memastikan agar kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM berjalan secara adil, setara, dan saling menguntungkan.
KPPU berharap sinergi ini dapat memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan perekonomian daerah yang tumbuh inklusif, sekaligus mendukung visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik usaha yang sehat dan berkeadilan.
**
Jakarta, asatupro.com PTPN IV PalmCo menggesa program transformasi perkebunan kelapa sawit milik rakyat melalui sebuah skema bertajuk BUM
Perkebunan
Diduga SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Milik Menantu Salah Satu Mantan Petinggi No Satu Di Sumut
Hukrim
Sosok Hisar P. Rumapea, S.H. Punya Kapabilitas Tinggi, Sebagai Kasi Penegakan Hukum, KUPT Wil II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Sosok
Diduga Jadi Sarang Mafia BBM Subsidi, Aktivitas Mencurigakan di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia Terpantau Bebas Beroperasi
Hukrim
Anak Magang Ditangkap, Isu HP dan Narkoba Mencuat, Kini Anggaran Dipertanyakan Bobby Sihite Minta Dibongkar Terang
Hukrim
Disnaker Sumut Perketat Pengawasan Terhadap PT EPI, Perusahaan Janji Perbaiki Upah Pekerja
Daerah
Menjaga Keselamatan di Hari Ibadah, EkoAfrianta Sitepu Instruksikan Kader Hanura Jadi Relawan Penyebrangan Jemaat
Politik
Patroli Blackout, Brimob Polda Sumut Gagalkan Aksi Pencurian Kabel Tembaga di Helvetia
Hukrim
SPBU No. 14.227.331 Batang Toru "Diduga Keras Menjual BBM Solar Subsidi Ke Mafia" Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Hukrim
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
