Bongkar Dana Alokasi Insentif Fiskal 2024 di Dinas PU Mandailing Natal, GMPET SU Desak Kejati Sumut Untuk Bertindak

Medan,asatupro.com-Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (7/10/2025) berlangsung aman dan kondusif.

Aksi demonstrasi yang digelar mengungkap dugaan adanya tindak pidana korupsi pada pengelolaan Alokasi Insentif Fiskal (AIF) Tahun 2024 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Dugaan itu muncul setelah dilakukan investigasi dan penelusuran lapangan terhadap sejumlah proyek yang dibiayai dari dana AIF. Hasilnya, ditemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari indikasi proyek fiktif hingga pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Koordinator Aksi Ricky Dalimunthe menyebut, beberapa kegiatan yang terindikasi bermasalah di antaranya adalah normalisasi dan pemeliharaan sungai, pembangunan IPAL komunal di beberapa masjid, peningkatan jalan RSUD Mandailing Natal, rehabilitasi jalan lingkar timur, serta sejumlah kegiatan konsultasi perencanaan dan pengawasan proyek yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Baca Juga:

• LLDikti Wilayah I Pertemukan Rektorat dan Yayasan dengan Mahasiswa UDA, Tuntaskan Persoalan Kendala Pindah Kampus
• Henry Dumanter Apresiasi Polda Sumut dan Kejati Sumut dalam Penanganan Perkara Tipu Gelap Rp5,5 Miliar

"Berdasarkan hasil penelusuran kami, ada indikasi kuat penyimpangan dalam penggunaan dana AIF Tahun 2024 di Dinas PU Mandailing Natal. Kami menduga sebagian kegiatan itu fiktif dan berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Ricky dalam keterangannya.

Ricky menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah data dan dokumen pendukung yang akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Desak Kejati Sumut Bentuk Tim Khusus

Baca Juga:

• Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
• Peringati HUT RI ke-81, 1.000 Spanduk Boikot Khas Hotel Parapat Bertebaran di Sumut, AMPDT Soroti Dugaan Pelanggaran Pajak, Limbah, dan Hak Buruh

Pertama, mereka meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan seluruh pihak terkait dengan penggunaan dana AIF Tahun 2024.

Kedua, mereka mendesak Kejati Sumut membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

LLDikti Wilayah I Pertemukan Rektorat dan Yayasan dengan Mahasiswa UDA, Tuntaskan Persoalan Kendala Pindah Kampus

Henry Dumanter Apresiasi Polda Sumut dan Kejati Sumut dalam Penanganan Perkara Tipu Gelap Rp5,5 Miliar

Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat

Peringati HUT RI ke-81, 1.000 Spanduk Boikot Khas Hotel Parapat Bertebaran di Sumut, AMPDT Soroti Dugaan Pelanggaran Pajak, Limbah, dan Hak Buruh

Mahasiswa CWE Peraih Beasiswa Sawit BPDP Jalani Magang mySAP365 AIX 2026

Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus