Menuju Mubes I, HBB Konsolidasikan Pandangan Tokoh Batak di Sumut
Menuju Mubes I, HBB Konsolidasikan Pandangan Tokoh Batak di Sumut
Nasional
Pakpak Bharat,asatupro.com-Pengadaan Tong Sampah dan Stand Bener Kantor Desa Tahun Anggaran 2023 Pemdes Pakpak Bharat Mencuat. Hal tersebut setelah beberapa awak media dan LSM melakukan Investigasi dan menemukan kejanggalan dilapangan, Kamis (2/10/2025).
Informasi yang ada, pengadaan tersebut bersumber dari dana desa yang dikutip sebesar Rp 50 juta/desa dengan jumlah desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 52 desa.
Bukan itu saja, kedua kegiatan tersebut Diduga di laksanakan oleh APH dan melalui pihak ketiga warga pakpak bharat bermarga "M" Mengunakan CV. Vidonky Anugerah.
Sumber yang tak mau namanya di sebut menjelaskan, dana sebesar 50 juta tersebut di bagi dua, 25 juta ke APH yang ada di Dairi dan 25 juta untuk APH di pakpak Bharat dengan total Pagu sebesar Rp 2.6 Milyar.
Baca Juga:
"Jadi perincianya bang untuk pengadaan Tong sampah itu sebesar Rp 1.3 M dan Stand Baner itu juga Rp 1.3 M," sebut sumber.
Ditambahkan sumber, setelah dilakukan investigasi dan konfirmasi kebeberapa pihak di temukan kejanggalan harga satuan barang yang dilaksanakan.
Seperti Harga Satuan Stand Baner setelah di telusuri ke pihak penyedia barang ternyata harga satuannya hanya sebesar kurang lebih 7 juta sementara di RAB di sebut harga satuan potong PPH dan PPN sebesar 25 juta/Unit.
Sementara untuk pengadaan tong sampah yang hanya terbuat dari tong pelastik dengan penyanggah besi Holo harga satuanya sebesar Rp 200 ribu. Jika di setiap desa di kirim 4 tong sampah berarti setiap desa hanya mengeluarkan dana sebesar kurang lebih 1 juta, sebut saja.
Kadis Pemdes Pakpak Bharat Robicem Habeahaan, S.IP., MM ketika di konfirmasi media beberapa waktu lalu tidak berkenan memberikan jawaban, seolah ada indikasi Kepala Dinas merasa takut karena ada dugaan keterlibatan APH dalam kegiatan tersebut.
Hingga Berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Kepala Dinas. Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Hukum dan Praktisi, Johannes Lumban Gaol, S.H mengatakan, bahwa jika APH benar terlibat dalam pengadaan ini ia akan mengkawalnya sampai ke pusat.
"Nanti akan kita bentuk tim investigasi dalam hal ini, kita akan surati semua pihak yang terkait, dan saya bersama rekan akan mengawalnya," tegas Johannnes.
"Saran saya supaya pegiat anti korupsi Pakpak Bharat membuat Dumas tentang dugaan korupsi ini dengan tembusan ke Komisi Kejaksaan, Kompolnas, KPK dan Media," Ujar Johannes.
Menuju Mubes I, HBB Konsolidasikan Pandangan Tokoh Batak di Sumut
Nasional
Polri telah membangun 265 titik sumur bor di wilayah terdampak, terdiri dari 10 titik program Kapolri, 46 titik program Kapolda Aceh,
Daerah
Video Pegawai PPPK Dinsos Lhokseumawe Berinisial TR Diduga Gunakan &ldquoPod Getar&rdquo, Publik Desak Pemeriksaan
Peristiwa
Bupati Dairi Tawarkan ILP Rp 300 Ribu, Pedagang Dilibatkan Mengawasi Kinerja PD Pasar 3 Bulan
Daerah
JELAS VIOLASI UU! Usut Tuntas Penimbunan Sungai dan Hutan Bakau di Tembesi Batam
Daerah
Medan, asatupro.com Provinsi Sumatra Utara (Sumut) adalah pelopor sekaligus industrialisasi perkebunan kelapa sawit sejak era kolonialisme
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Standar keberlanjutan atau sustanaility standard menjadi fondasi bagi PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo dalam menja
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Ratusan unit perkebunan dan perusahaan kelapa sawit (PKS) milik PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo berhasil meraih
Perkebunan
Sorotan Tajam Warga Langkat Kapolres AKBP Hannry P.H. Tambunan Dituntut Tegas Usut Legalitas THM New Star Bukit Lawang
Peristiwa
Dukung Pesta Luhuton Bolon 2026, Jalan Alternatif Silalahi I III Resmi Dibuka
Daerah