Medan,asatupro.com-Tokoh Sumatera Utara, H. M Nezar Djoeli ST, mendesak Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk segera turun langsung ke lokasi banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara, khususnya yang melanda 4 Kabupaten yakni Tapanuli Tengah (Tapteng) , Kota Sibolga, Tapsel, dan Mandailing Natal.
Nezar menyebut bencana yang terjadi bukan hanya persoalan cuaca ekstrem, tetapi juga akibat maraknya aktivitas perambahan hutan yang sudah berlangsung cukup lama dan semakin tidak terkendali.
"Kerusakan kawasan hutan di wilayah Tapteng dan Sibolga, Madina dan Tapsel sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah pusat tidak boleh diam. Menteri Kehutanan harus turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memastikan langkah penegakan hukum dilakukan terhadap para perambah," tegasnya.
Ia menambahkan, banjir bandang yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah warga merupakan alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan.
Baca Juga:
Menurutnya, tanpa penanganan cepat, wilayah pesisir barat Sumut akan terus berada dalam ancaman bencana serupa kedepan.
"Ini bukan kejadian pertama. Setiap tahun masyarakat selalu dihantui banjir dan longsor. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan," ujar Nezar.
Dirinya juga mendorong Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk bergerak bersama melakukan audit lingkungan dan penindakan terhadap para pelaku illegal logging maupun pembukaan lahan tanpa izin.
Baca Juga:
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan tunggu lebih banyak korban jatuh baru pemerintah bertindak," tutupnya.
Nezar berharap agar pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota yang terdampak banjir bandang bergerak cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.
"Wilayah terdampak tidak boleh menunggu perintah pusat atau provinsi lagi. Evaluasi warga yang terjebak bencana harus dilakukan secepat mungkin. Setiap detik sangat berharga, dan keterlambatan justru bisa menambah jumlah korban," tegasnya.
Nezar menekankan bahwa koordinasi lintas instansi harus dipercepat, mulai dari BPBD, TNI–Polri, hingga relawan agar proses evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat berjalan optimal.
Cipayung Plus Sumut Gelar Rapat Rakyat Melawan Narkoba, Libatkan 500 Mahasiswa dan Pelajar
Nasional
SEKBER FAHMI Soroti Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa, Dorong Polrestabes Medan Lebih Terbuka
Hukrim
Dana Desa Lau Bagot Rp595 Juta Tahun 2025 Jadi Sorotan, Kades Sunardi Bungkam dan Ingkari Janji Bertemu dengan Media
Daerah
Febrie Adriansyah Tiba di Kejagung Kenakan Rompi Pink, Tangan Diborgol, Bawa Map Biru
Nasional
Undhira Inisiasi SIMKES, Pengelolaan Data Kesehatan Siswa Kini Lebih Cepat dan Terintegrasi
Pendidikan
Gelorakan Semangat Kemerdekaan, Pemcam Berampu dan Warga Kerja Bakti Bersih Desa Jelang HUT RI ke81
Daerah
Ketua DPRD Wong Chun Sen Mendorong Polrestabes Medan Terapkan RJ dalam Kasus AT, Legislatif Nilai Syarat Perdamaian Telah Terpenuhi
Medan
Menyambut Dirgahayu RI ke81, Koordinator GPPMI DKI Jakarta Anggiat Andreas Purwanto Serukan Pesan Kedamaian dan Tangkal Hoaks Pemecah Belah
Nasional
Padangsidimpuan, Asatupro.com Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sibolga menyatakan penanganan pe
Hukrim
Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa, Keluarga Pertanyakan Kesimpulan Bunuh Diri "Ada Indikasi Tindak Pidana"
Peristiwa
