DPC GMNI Jakarta Timur Imbau Masyarakat Evaluasi Objektif Pemerintahan Prabowo-Gibran Momentum September Hitam

Jakarta,asatupro.com-Momentum 'September Hitam' kembali menjadi pemicu refleksi sejarah sekaligus sarana evaluasi kritis terhadap jalannya pemerintahan. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini guna mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara objektif, berbasis data, serta terstruktur.

Istilah September Hitam sendiri merujuk pada ingatan kolektif masyarakat sipil, mahasiswa, dan pegiat HAM atas berbagai tragedi kekerasan serta pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia yang belum terselesaikan.

Beberapa di antaranya meliputi Tragedi Tanjung Priok (12 September 1984), pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib (7 September 2004), hingga Tragedi Semanggi II (24 September 1999).

​Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan yang berjalan sejak Oktober 2024 ini tidak boleh terjebak dalam perdebatan partisan antara pendukung dan penentang.

Baca Juga:

• DPC GMNI Jakarta Timur Meminta Pertanggungjawaban Moral Kementerian ATR/BPN DAN BPN Jakarta Timur Atas Dugaan Buruknya Pelayanan Publik
• Gelar PPAB Raya Se-Kota Jakarta Timur, DPC GMNI Jakarta Timur Mengajak Rapatkan Barisan

​"Ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, transparansi anggaran, akuntabilitas, supremasi hukum, serta kemampuan mencegah konflik kepentingan," tegas Jansen.

​Soroti Korupsi, PSN, dan Supremasi Sipil

​GMNI Jakarta Timur menyoroti sejumlah indikator penting, salah satunya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, skor Indonesia merosot tiga poin menjadi 34 dari 100 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara.

Baca Juga:

• Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
• KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan: Siapa “Sutradara” di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?

​Kondisi ini diperparah oleh munculnya kasus hukum pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, diterpa kasus dugaan korupsi tata kelola tahun 2025–2026 yang menyeret tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional pada 3 Juni 2026, diikuti penetapan tersangka dari pihak swasta berinisial GHS pada 18 Juni 2026.

​Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga mendapat perhatian. GMNI menyoroti keterlibatan unsur TNI-Polri dalam penyiapan pengawak 80.000 KDKMP. Jansen mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi merupakan ruang sipil, sehingga keterlibatan militer harus memiliki batas yang jelas demi menjaga supremasi sipil.

Di sektor peradilan, penanganan kasus mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Asabri juga menjadi catatan kritis. Meski permohonan praperadilannya ditolak pada 27 Agustus 2026, publik didorong untuk terus mengawal pengusutan aktor intelektual di balik kasus bernilai fantastis tersebut.

Catatan Tindakan Represif Aparat

GMNI Jakarta Timur turut menyoroti penanganan aksi demonstrasi oleh aparat keamanan sepanjang 2025 hingga 2026. Data Amnesty International mencatat setidaknya 4.194 orang ditangkap pada gelombang demonstrasi 25 Agustus–1 September 2025, dengan 959 orang ditetapkan sebagai tersangka (termasuk 295 anak-anak), serta 1.036 korban kekerasan. Dugaan penggunaan kekuatan berlebihan ini berulang pada aksi 27–28 Agustus 2026, ditambahi isu keterlibatan ormas seperti pam Swakarsa yang berpotensi memecah belah masyarakat.

​Jansen mengimbau agar gerakan massa dan demonstrasi kritis tetap fokus pada substansi dan tidak terprovokasi.

"Kritik dan demonstrasi skala besar harus terus dilakukan secara masif, tetapi wajib menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang menginginkan kondisi chaos demi agenda politik terselubung," pungkasnya.

​Pernyataan Sikap DPC GMNI Jakarta Timur

​Atas berbagai persoalan tersebut, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan 6 poin pernyataan sikap:

1. Evaluasi Total: Mengajak seluruh rakyat Indonesia memanfaatkan momentum September Hitam untuk mengevaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran secara objektif dan terukur.
2. ​Penegakan Hukum: Menuntut penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi secara transparan tanpa tebang pilih.
3. ​Supremasi Sipil: Menjamin tegaknya supremasi sipil serta membatasi keterlibatan militer dalam ruang ekonomi dan kehidupan sipil.
4. ​Usut Tuntas Aktor Intelektual: Mendesak pengusutan tuntas terhadap aktor intelektual di balik kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah.
5. ​Hentikan Represi: Mendesak pengusutan independen atas dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi, menghentikan tindakan represif aparat, serta menghentikan adu domba sesama elemen masyarakat.
6. ​Evaluasi PSN: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional, khususnya program MBG dan KDMP.

DPC GMNI Jakarta Timur Meminta Pertanggungjawaban Moral Kementerian ATR/BPN DAN BPN Jakarta Timur Atas Dugaan Buruknya Pelayanan Publik

Gelar PPAB Raya Se-Kota Jakarta Timur, DPC GMNI Jakarta Timur Mengajak Rapatkan Barisan

Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR

KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan: Siapa “Sutradara” di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?

Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNI-Polri di Istana

Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Dihentikan Pasca-Putusan MK, Singgung Risiko Ekonomi dan Stabilitas Politik